MAKASSAR — Proses Musda Golkar Sulawesi Selatan mulai memanas jelang verifikasi berkas calon ketua. Kubu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengklaim telah mengantongi 20 surat dukungan resmi dari DPD II, namun belakangan sebagian besar dari dukungan itu juga diterbitkan untuk calon lain, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), yang mendapat diskresi dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
20 Dukungan Bermaterai, 18 di Antaranya Berpotensi Ganda
Ketua DPD II Golkar Takalar, Zulkarnain Arief, yang menjadi juru bicara tim Appi, mengungkapkan bahwa seluruh surat dukungan yang dipegang Appi telah melalui proses pleno dan dibubuhi materai. Ia mengklaim dukungan itu sah dan tidak pernah ditarik secara resmi oleh DPD II yang bersangkutan.
"Kita juga akan bawa 20 surat rekomendasi dukungan yang sudah dipegang Pak Appi, itu wajib karena sudah ada kuasa dukungannya, bermaterai, hasil pleno. Kalau itu tertolak (surat dukungan rekomendasi) kemungkinan kita akan ke pengadilan, pengadilan yang akan putuskan," ujar Zulkarnain di Makassar, Senin (13/7).
Langkah Hukum Disiapkan Jika SC Langgar Aturan
Zulkarnain menegaskan bahwa pihaknya telah memberi kesempatan kepada ketua-ketua DPD II untuk menarik kembali surat dukungan asli mereka. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada satu pun yang mengambil surat tersebut.
"Terakhir, saya sampaikan kalau ini hari (kemarin) batas waktu kalau tidak diambil aslinya (surat rekomendasi dukungan) maka saudara ketua-ketua (DPD II) itu sah untuk diwakili oleh tim nya Pak Appi. Kalau mau ambil aslinya silakan. Tapi ini sudah lima kali disampaikan di grup, mereka hanya baca," jelasnya.
Ia juga mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan jika steering committee (SC) Musda bertindak di luar ketentuan Juklak 02 tentang Musda. "Kalau tindakan SC bertentangan dengan aturan menurut kita, maka kita ketemu di pengadilan, nanti pengadilan yang sahkan benar tidaknya," tambah Zulkarnain.
SC: Verifikasi Hanya Jika Ada Dukungan Ganda
Sekretaris SC Musda Golkar Sulsel, Nasaruddin Upel, memberikan tanggapan berbeda. Ia mengatakan pihaknya tidak akan serta-merta memverifikasi semua berkas, melainkan hanya jika ditemukan indikasi dukungan ganda.
"Saya hanya menegaskan bahwa dukungan itu akan diverifikasi jika ganda. Nanti kalau ada masalah baru kita verifikasi. Semua berkas calon tentu akan diverifikasi, perlengkapannya, dan lain sebagainya. Kalau ada hal yang dianggap tidak sesuai aturan mekanisme partai, tentu kita akan lakukan cocokkan yang mana yang benar," tuturnya.
Adapun sejumlah DPD II yang disebut berpotensi memiliki dukungan ganda meliputi Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, Maros, Pangkep, Sinjai, Wajo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Soppeng, Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Sidrap.
