MAKASSAR — Polemik seleksi Paskibraka tingkat nasional di Sulawesi Selatan memasuki babak baru. Pemerintah provinsi memastikan tidak akan mengintervensi kewenangan panitia pusat dalam menetapkan peserta lolos, namun tetap membuka pintu bagi warga yang ingin mempertanyakan proses seleksi.
Fasilitasi Aspirasi Tanpa Intervensi Keputusan Pusat
Salim Basmin menegaskan, Pemprov Sulsel hanya bertindak sebagai jembatan antara warga dan panitia pusat. "Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).
Pemprov menghormati seluruh tahapan seleksi yang berlangsung secara berjenjang. Keputusan akhir tetap berada di tangan panitia pusat dan tidak bisa diganggu gugat oleh pemerintah daerah.
Tim Seleksi Nasional Terlibat Langsung, Penilaian Multiaspek
Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul membantah adanya kecurangan dalam proses seleksi. Ia menjelaskan, tim seleksi yang bertugas bukan hanya dari provinsi, melainkan gabungan unsur pusat. "Di dalamnya ada BPIP Pusat, ada DPPI Pusat, ada Setmilpres untuk menentukan yang ke pusat. Saya pastikan bahwa seleksi yang dimaksud itu terlaksana sesuai dengan ketentuan dan berjalan secara objektif dan transparan," katanya.
Bustanul merinci, tim seleksi terdiri dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Penilaian tidak hanya mengandalkan tes akademik atau wawasan kebangsaan. Aspek kesamaptaan, keterampilan baris-berbaris (PBB), kepribadian, hingga evaluasi menyeluruh dari tim seleksi juga menjadi pertimbangan utama.
Mengapa Polemik Ini Muncul?
Persoalan bermula ketika salah satu peserta asal Kota Makassar, CYL, dinyatakan tidak lolos seleksi ke tingkat nasional. Publik pun mempertanyakan transparansi proses seleksi yang digelar. Menanggapi hal itu, Pemprov Sulsel mengajak masyarakat untuk menyikapi wacana yang berkembang secara bijak dan proporsional.
"Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh," kata Salim Basmin.
Pemerintah provinsi berkomitmen memastikan aspirasi publik terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik ke otoritas pusat, tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil.
