Fatayat NU Sulsel Ajukan 4 Bidang Kolaborasi ke DPRD Provinsi, Kawal Isu Perempuan dan Perlindungan Anak

Penulis: Dimas Prasetyo  •  Selasa, 17 November 2026 | 14:03:01 WIB
Ketua PW Fatayat NU Sulsel Herwanita memaparkan roadmap lima tahun organisasi dalam pertemuan di Ruang Rapat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

MAKASSAR — Ketua PW Fatayat NU Sulsel Herwanita memaparkan peta jalan (roadmap) lima tahun organisasinya di Ruang Rapat Ketua DPRD, Lantai 2, Jalan AP Pettarani. Kepengurusan baru ia arahkan pada pembentukan perempuan muda NU yang mandiri secara ekonomi, progresif, dan inklusif. Landasannya nilai Islam Rahmatan Lil Alamin.

Apa Respons DPRD Sulsel atas Tawaran Fatayat NU?

Fauzi Andi Wawo mengapresiasi langkah organisasi perempuan yang proaktif mengawal fungsi parlemen. Menurut dia, keterlibatan kelompok perempuan krusial agar aspirasi masyarakat terwakili secara optimal.

Ia menyebut sejumlah isu prioritas daerah yang perlu dikawal bersama: perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perkawinan anak, kemandirian ekonomi, kesehatan keluarga, keadilan iklim, hingga literasi agama dan digital.

"Fatayat sebagai organisasi perempuan bisa menjadi bagian dari representasi dan partisipasi dalam RDP, pendidikan politik, dan forum bersama Kaukus Perempuan Parlemen. Nanti kita komunikasikan dan sambungkan," ungkap Fauzi Andi Wawo, Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Empat Bidang Kerja Sama yang Ditawarkan Fatayat NU Sulsel

Herwanita merinci ruang kolaborasi lintas sektor yang beririsan dengan bidang koordinasi Wakil Ketua IV DPRD Sulsel:

  • Pendidikan dan perlindungan: dialog kebijakan pendidikan karakter, kesehatan reproduksi, dan perlindungan peserta didik.
  • Kesehatan dan sosial: penguatan layanan kesehatan berbasis komunitas serta pengawasan ketepatan sasaran bantuan sosial.
  • Ekonomi dan kepemimpinan: pelatihan kerja, pengembangan kewirausahaan, dan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan muda.
  • Keagamaan dan lingkungan: penguatan moderasi beragama, dakwah ramah perempuan, serta perspektif ekoteologi dalam merespons isu lingkungan.

Legislasi, Pengawasan, Penganggaran: Peran yang Disiapkan Fatayat

Herwanita menekankan bahwa kontribusi Fatayat NU Sulsel dapat masuk langsung ke tiga fungsi konstitusional DPRD. Modalnya jaringan dan pengalaman panjang mengorganisasi warga di tingkat akar rumput.

  • Legislasi: menyumbangkan aspirasi akar rumput dan menyusun naskah ringkas kebijakan (policy brief) tentang regulasi perempuan, anak, keluarga, kesehatan, dan ekonomi.
  • Pengawasan: menyampaikan temuan lapangan dan umpan balik langsung dari kelompok penerima manfaat atas efektivitas layanan publik pemerintah daerah.
  • Penganggaran: mengajukan usulan program berbasis kebutuhan komunitas dan data kelompok sasaran, sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Harapan Fatayat: Kemitraan Tak Berhenti di Seremoni

Akses ke RDP dan forum Kaukus Perempuan Parlemen dinilai membuka peluang bagi Fatayat NU Sulsel untuk memperluas advokasi kebijakan publik.

PW Fatayat NU Sulsel berharap kemitraan dengan DPRD Sulsel berlanjut menjadi kerja kolaboratif yang menyentuh kebutuhan keluarga. Tujuan akhirnya masyarakat Sulawesi Selatan yang inklusif dan sejahtera.

Reporter: Dimas Prasetyo
Sumber: sulsel.pojoksatu.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top