Zulkifli Hasan Dorong Ekspor CPO Langsung, Nilai Jual Bisa Naik Rp 13.000

Penulis: Aditya Nugraha  •  Rabu, 04 November 2026 | 12:39:01 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong ekspor CPO langsung ke negara pembeli akhir.

SULAWESI SELATAN — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong Indonesia mengekspor minyak sawit mentah (CPO) langsung ke negara pembeli akhir tanpa melewati negara perantara. Langkah itu dinilai bisa menaikkan nilai jual komoditas strategis nasional yang selama bertahun-tahun tergerus selisih harga.

Batam — Zulkifli menyampaikan dorongan itu saat berada di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (4/11/2026). Menurutnya, pola perdagangan sejumlah komoditas andalan Indonesia, terutama kelapa sawit, nikel, dan timah, belum memberi keuntungan optimal karena sebagian besar ekspornya melewati negara tetangga.

Ia menilai selisih harga yang timbul dari pola tersebut bukan angka kecil. Dari situ, Zulkifli menyimpulkan Indonesia kehilangan nilai tambah yang seharusnya bisa dinikmati sendiri.

Selisih Harga CPO Capai Rp 13.000 per Kilogram

Zulkifli mencontohkan perdagangan CPO yang menurutnya memiliki gap harga cukup lebar antara harga jual Indonesia ke negara tetangga dan harga di pasar tujuan berikutnya. "Harga CPO Rp27.000, kita jual ke tetangga Rp15.000. Berarti kita rugi Rp13.000. Bertahun-tahun. Kita tidak mau lagi masa bodoh terus. Kita ingin ekspor langsung," ujarnya.

Dengan posisi sebagai produsen CPO terbesar dunia, Indonesia seharusnya punya daya tawar lebih kuat dalam menentukan rantai distribusi. Zulkifli menyebut pola ekspor lewat perantara membuat posisi itu tidak termanfaatkan.

"Kita ingin negara maju, berdaulat. Saya kadang kesal juga. Indonesia produksi CPO terbesar, nikel, timah terbesar, tapi ekspornya lewat negara tetangga," kata Zulkifli.

Bukan Sekadar Perdagangan

Persoalan ekspor lewat perantara, menurut Zulkifli, menyangkut kemampuan Indonesia mengendalikan rantai distribusi dan memperoleh nilai tambah dari kekayaan alam sendiri. Ia mengaitkannya dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zulkifli juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai memperlihatkan posisi Indonesia kerap dirugikan. Mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM) di Bali, hingga tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia. "Kalau ada apa-apa, kita Indonesia, yang rugi," katanya.

Ia turut menyoroti sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Berbagai tekanan itu dikaitkannya dengan tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional.

Ketergantungan Impor Pangan Jadi Pekerjaan Rumah

Di luar komoditas tambang dan sawit, Zulkifli menyoroti ketahanan pangan yang masih bergantung pada impor sejumlah komoditas, seperti beras, gandum, gula, kedelai, dan garam. Ketergantungan itu dinilainya perlu dijawab dengan peningkatan produktivitas petani, peternak, dan nelayan.

Caranya melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi, serta perbaikan manajemen produksi. "Kalau rakyat kita tergantung bantuan terus, dana tunai, tidak mungkin Indonesia maju. Kita harus melatih, memberi kesempatan, memberi peluang agar rakyat produktif," ujarnya.

Dorongan ekspor langsung ini menyusul tren hilirisasi yang sudah berjalan di sektor nikel dan sawit. Bila skema ekspor langsung terwujud, selisih harga yang selama ini dinikmati negara perantara berpotensi berpindah ke penerimaan negara dan pelaku usaha dalam negeri.

Reporter: Aditya Nugraha
Sumber: voi.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top