SULAWESI SELATAN — Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan pekerja agar tidak menyerahkan NIK, PIN, kode OTP, atau membayar biaya apa pun kepada pihak yang mengaku sebagai penyalur Bantuan Subsidi Upah. Penipuan berkedok pencairan BSU marak lewat pesan WhatsApp dan DM yang menyertakan tautan palsu. Kemnaker menegaskan program BSU gratis dan hanya diakses melalui kanal resminya.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan modus penipuan BSU menyasar pekerja agar membuka tautan tertentu atau menyerahkan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan, kepada pihak yang tidak terverifikasi. Imbauan disampaikan melalui siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Minggu (25/10).
Menurut Indah, pesan palsu itu biasanya beredar lewat pesan berantai WhatsApp atau pesan langsung, dengan janji pencairan BSU melalui mekanisme yang tidak jelas. Logo Kemnaker yang ditempel di pesan atau situs tertentu, katanya, tidak menjamin informasi itu asli.
Kemnaker merinci sejumlah data yang kerap diminta pelaku penipuan. Pekerja diminta tidak mengakses tautan tidak jelas, tidak mengisi data pribadi, dan tidak memberikan kode one-time password, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun.
Selain itu, masyarakat diimbau tidak membayar biaya demi iming-iming pencairan BSU. Program bantuan subsidi upah tidak memungut biaya apa pun.
"Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas," ujar Indah dalam siaran pers tersebut.
Informasi resmi soal BSU hanya tersedia melalui kanal komunikasi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id. Jika laman itu belum dapat diakses, pekerja diminta menunggu pengumuman resmi dan tidak memakai tautan alternatif yang belum terverifikasi.
Bagi pekerja yang telanjur membuka tautan mencurigakan, Kemnaker menyarankan segera menutup tautan tersebut dan memeriksa kebenarannya lewat kanal resmi. Kewaspadaan dinilai penting agar pekerja tidak menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan BSU maupun Kemnaker.
Indah menyebut langkah antisipasi ini sejalan dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada jajarannya untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang menyasar masyarakat.
"Bapak Menaker Prof. Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian," kata Indah.
Penipuan berkedok bansos menyasar kelompok pekerja karena mereka umumnya menanti kabar pencairan dan mudah terpancing tautan yang menjanjikan bantuan. Data seperti NIK dan kode OTP bisa dipakai membuka akses layanan keuangan, sehingga korban berisiko kehilangan dana maupun identitas.
Kemnaker meminta pekerja memastikan setiap informasi berasal dari kanal resmi pemerintah sebelum mengambil tindakan apa pun. Verifikasi mandiri ke laman bsu.kemnaker.go.id menjadi langkah paling sederhana untuk memutus rantai penipuan.