MAKASSAR — Ketua KONI Sulsel Darmawangsyah Muin didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Pembinaan Prestasi dan Organisasi Herman Kading serta jajaran pengurus menyambangi kantor Kejati Sulsel. Pertemuan itu membahas tata kelola anggaran Porprov XVIII yang akan digelar dengan konsep tuan rumah bersama di Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo.
Porprov XVIII dijadwalkan berlangsung 7–14 November 2026. KONI Sulsel menilai sinergi lintas lembaga menjadi syarat utama agar penyelenggaraan berjalan tertib, mulai dari pemanfaatan venue hingga pelayanan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota.
Dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi perhatian utama KONI Sulsel. Lembaga itu memohon pendampingan hukum agar pengelolaan anggaran tidak menyimpang dari aturan.
"Kami berharap Kejati Sulsel dapat memberikan pendampingan serta bantuan hukum terhadap pengelolaan dana hibah dari Pemprov Sulsel. Yang paling penting adalah bagaimana anggaran olahraga dikelola secara tepat, transparan dan sesuai aturan sehingga manfaatnya kembali kepada pembinaan atlet dan kemajuan olahraga Sulawesi Selatan," jelas Darmawangsyah.
Menurut dia, pendampingan ini krusial untuk mencegah kekeliruan administrasi maupun penyalahgunaan anggaran. Aspek tata kelola penyelenggaraan, pemanfaatan venue, hingga pelayanan kontingen harus berjalan transparan.
Darmawangsyah menegaskan bahwa Porprov XVIII membutuhkan sinergi lintas lembaga yang kuat. Ajang itu dinilai bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga soal memastikan penyelenggaraan berjalan baik.
"Porprov ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi bagaimana kita memastikan penyelenggaraannya berjalan baik, transparan dan memberikan ruang bagi atlet-atlet Sulawesi Selatan untuk menunjukkan prestasi terbaiknya," kata Darmawangsyah.
Pada kesempatan yang sama, KONI Sulsel menyerahkan undangan resmi kepada Kajati Sulsel untuk hadir dalam upacara pembukaan Porprov XVIII. Upacara pembukaan dipusatkan di Stadion Lapatau, Kabupaten Bone.
Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyambut hangat koordinasi tersebut. Ia menegaskan komitmen korps adhyaksa mendukung kelancaran ajang olahraga terbesar di Sulsel itu.
"Kejati Sulsel melalui instrumen Jaksa Pengacara Negara (JPN) senantiasa siap bersinergi memberikan pendampingan hukum yang diperlukan demi menyukseskan Porprov XVIII 2026 dan memajukan prestasi olahraga di Sulawesi Selatan," tegas Syarifuddin.
Porprov XVIII Sulsel 2026 diproyeksikan tidak hanya menjadi kompetisi antar-kabupaten/kota. KONI Sulsel menjadikannya pijakan utama memetakan kekuatan atlet potensial menuju jenjang kejuaraan nasional maupun internasional.