MAKASSAR — Rapat koordinasi yang digelar Senin (5/10/2026) itu dihadiri seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar. Munafri menyebut paradigma pemerintahan harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan public value. Perubahan itu, katanya, bukan sekadar pergantian istilah di atas kertas.
Ia meminta jajaran wilayah menerjemahkan paradigma baru tersebut ke dalam cara kerja harian. Pemerintah tidak lagi cukup berperan sebagai pelaksana program, melainkan harus tampil sebagai orkestrator yang menggerakkan berbagai pihak.
Munafri menegaskan posisi pemerintah daerah harus bergeser menjadi penggerak utama penyelesaian persoalan warga. Ia menyebut peran itu sebagai dirigen yang memastikan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain.
"Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya," jelasnya.
Dalam arahannya, Munafri menyoroti ukuran keberhasilan program yang selama ini berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran. Ke depan, kata dia, yang harus menjadi perhatian adalah outcome, manfaat, dan impact yang dihasilkan.
"Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi," tuturnya.
Munafri menekankan besarnya anggaran yang digunakan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan sebuah program. Setiap camat dan lurah diminta memahami tujuan akhir dari program yang dijalankan di wilayah masing-masing.
Menurut dia, pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar soal perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat. Pertanyaan itu yang harus jadi kompas kerja di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Ia juga menyoroti posisi masyarakat yang tidak boleh lagi ditempatkan hanya sebagai penerima program. Warga harus dilibatkan sebagai co-creator atau pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah.
"Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama," tegasnya.
Munafri mengingatkan pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat. Camat dan lurah dinilai tidak cukup hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, lalu pulang tanpa mengetahui apa yang terjadi di wilayahnya.
Ia meminta mereka memahami persoalan yang terjadi sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Cara pandang terhadap keberhasilan program harus berubah bersamaan dengan perubahan orientasi kerja itu.
"Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat," imbuh ketua IKA FH Unhas itu.
Dalam rapat tersebut, Munafri menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral. Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan.
Menurutnya, persoalan di lapangan tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi. Satgas di satu wilayah, kata dia, kerap enggan mengambil persoalan yang berada persis di seberang karena menganggapnya wilayah kecamatan lain.
"Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama," katanya.
Mantan CEO PSM itu meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan membiarkan persoalan masyarakat. Menurut dia, koordinasi antarcamat cukup dilakukan lewat telepon untuk menyelesaikan persoalan bersama.
"Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan," tuturnya.