Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, didampingi Wali Kota Munafri Arifuddin. Program ini menempatkan ketua RT dan RW sebagai Agen Perlinsos yang bertugas memperluas jangkauan pendataan warga kurang mampu. Peluncuran di Makassar menjadi bagian dari uji coba di 42 kabupaten/kota sebelum diterapkan secara nasional.
MAKASSAR — Menteri Sosial Saifullah Yusuf memimpin langsung deklarasi komitmen seluruh ketua RT dan RW se-Kota Makassar yang didapuk sebagai Agen Perlinsos. Kegiatan berlangsung di Gedung Olahraga Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, didampingi Wali Kota Munafri Arifuddin.
Gerakan Peduli Tetangga dirancang sebagai kanal baru bagi warga untuk memperbarui data penerima bantuan sosial. Pendekatan yang dipakai bertumpu pada peran tetangga terdekat, bukan lagi sepenuhnya bergantung pada petugas kelurahan.
Mensos menjelaskan bahwa agen dimulai dari lingkungan paling dekat dengan penerima manfaat. Lewat skema ini, warga bisa mendaftar ulang maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain sebagai penerima perlindungan sosial.
"Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos," kata Saifullah.
Program ini menindaklanjuti arahan Presiden RI soal pembenahan dan konsolidasi data penerima manfaat bantuan sosial. Digitalisasi bansos yang diusung mengintegrasikan sejumlah basis data nasional, mulai dari Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kemenkes, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional.
Peluncuran dilakukan bertahap. Uji coba pertama berjalan di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan ke 42 kabupaten/kota termasuk Makassar. Setelah tahap ini, program akan diberlakukan di seluruh Indonesia.
Kota Makassar disebut Mensos sebagai pendorong utama capaian pendaftaran di wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini, pendaftaran di Sulsel baru menyentuh angka enam persen.
Kementerian Sosial membidik setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia sudah terdaftar dalam sistem baru pada Desember 2026. Jika target itu tercapai, penyaluran bansos berbasis data terintegrasi bisa mulai berlaku pada 2027.
"Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini," ucap Saifullah.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemensos menjadikan Makassar sebagai salah satu lokasi proyek percontohan.
"Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project (proyek percontohan) bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos ini," kata Munafri.
Munafri menegaskan kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemerintah Kota Makassar. Tujuannya membenahi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
"Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya," ujarnya.
Setelah Makassar, Kemensos melanjutkan pengembangan program ke kabupaten/kota lain yang masuk daftar 42 wilayah uji coba. Evaluasi tahap awal akan menentukan kesiapan perluasan ke seluruh Indonesia menjelang 2027.