Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar mencatat realisasi pokok lelang di Sulawesi Selatan mencapai Rp1,29 triliun hingga Agustus 2026, dengan PNBP Rp23,96 miliar. Capaian itu berasal dari lelang yang digelar KPKNL dan Pejabat Lelang Kelas II di wilayah tersebut. Kontribusi lelang terhadap penerimaan negara sudah 100 persen dari target sejak Juli 2026.
MAKASSAR — Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Panca Putra Jaya merinci capaian tersebut berasal dari pelaksanaan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Sulawesi Selatan.
Selain pokok lelang, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang hingga Agustus 2026 tercatat Rp23,96 miliar. Angka itu melengkapi target tahunan pokok lelang yang dipatok Rp1,93 triliun.
Dari target Rp1,93 triliun sepanjang 2026, realisasi hingga 31 Agustus baru menyentuh Rp1,29 triliun. Artinya, tersisa sekitar Rp640 miliar yang harus dikejar dalam empat bulan terakhir.
Panca menyebut tren capaian pokok lelang terus positif dalam empat tahun terakhir. Pada 2022 nilainya Rp1,87 triliun, naik menjadi Rp2,11 triliun pada 2023, lalu Rp2,9 triliun pada 2024.
Pada 2025, pokok lelang melonjak menjadi Rp2,95 triliun. "Kita bisa lihat itu sejak tahun 2022 hingga 2025, pencapaiannya selalu melampaui dari target," ujarnya.
Realisasi pokok lelang juga bersumber dari penghapusan barang milik negara (BMN) dan barang milik daerah (BMD). Untuk BMN, nilai pokok lelang pada 2022 sebesar Rp19,92 miliar dari 926 lot, lalu turun menjadi Rp15,21 miliar dari 949 lot pada 2023.
Pada 2024, realisasi BMN tercatat Rp8,90 miliar dengan 812 lot, kemudian naik menjadi Rp12,96 miliar dari 640 lot pada 2025. Hingga 31 Agustus 2026, nilainya Rp10,36 miliar dari 379 lot.
Dari sisi BMD, realisasi pada 2022 sebesar Rp12,42 miliar dari 910 lot, naik menjadi Rp13,89 miliar dari 1.074 lot pada 2023. Pada 2024 nilainya Rp6,92 miliar dari 576 lot, lalu melonjak Rp19,34 miliar untuk 762 lot pada 2025.
Sepanjang 2026, lelang BMD baru menghasilkan Rp990 juta dari 113 lot hingga 31 Agustus. Angka itu tidak bergerak dari posisi Juni 2026 yang juga Rp990 juta dari 112 lot.
Kontribusi lelang terhadap penerimaan negara mencapai Rp2,8 miliar hingga Agustus 2026. Nilai itu setara 100 persen dari target yang sudah dibukukan sejak Juli 2026.
Sementara kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp8,26 miliar.
"Tren capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang tidak hanya menjadi instrumen penting dalam pengelolaan kekayaan negara dan daerah, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara maupun daerah," kata Panca.
Dengan sisa waktu empat bulan, Kanwil DJKN Sulseltrabar masih memiliki ruang untuk mengejar kekurangan target pokok lelang tahunan. Lelang BMN dan BMD diproyeksikan tetap menjadi salah satu sumber penerimaan yang diandalkan hingga akhir 2026.