MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar tidak ingin pekerjaan proyek baru bergerak setelah triwulan pertama 2027. Melalui skema tender dini, proyek yang perencanaannya sudah matang akan dilelang lebih awal supaya kontrak bisa berjalan begitu tahun anggaran berganti.
Munafri menyebut proyek berdurasi panjang, termasuk yang dirancang multiyears, jadi sasaran utama skema tersebut. "Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan," kata Munafri dalam rapat paripurna.
Dalam nota keuangan yang diserahkan ke DPRD, pendapatan daerah pada Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan Rp4,56 triliun lebih. Angka itu turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dari APBD Pokok 2026 yang sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Di sisi lain, belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih. Jumlahnya naik sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dari APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Struktur itu meninggalkan defisit sekitar Rp699,85 miliar. Pemerintah kota menutupnya lewat penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025, yang meningkat sekitar Rp219 miliar atau 45,80 persen dibanding target pembiayaan netto APBD Pokok 2026 sebesar Rp480 miliar.
"Anggaran perubahan yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat," ujar Munafri.
Perubahan APBD 2026 memuat tujuh kebijakan program dan kegiatan prioritas. Daftarnya mencakup peningkatan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, lalu peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Keempat, pengembangan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata.
Berikutnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing serta penegakan ketertiban umum. Keenam, peningkatan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, plus penguatan pembangunan kepemudaan dan olahraga.
Prioritas terakhir adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Munafri beralasan ruang fiskal yang terbatas memaksa pemerintah memilih program secara selektif.
"Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik," katanya.
Penataan dan pembangunan kawasan Karebosi kembali masuk perencanaan tahun berikutnya. Munafri mengakui sejumlah kegiatan yang direncanakan sebelumnya belum dapat terlaksana pada tahun berjalan.
"Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan," ujar Munafri.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilakukan lebih rinci bersama DPRD Kota Makassar. Pemkot berharap kebijakan anggaran itu mempercepat pelaksanaan pembangunan pada 2027 sekaligus menghasilkan program yang dampaknya dirasakan langsung warga.
"Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing," pungkas Munafri.