Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia mendorong replikasi pengelolaan laut berbasis masyarakat dari Pulau Lanjukang dan Langkai, Kota Makassar, ke sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Pangkep dan Sinjai. Pengalaman sistem buka tutup area tangkap gurita di dua pulau itu dinilai layak dikembangkan ke Pulau Sembilan, Sinjai, yang memiliki terumbu karang sekitar 3.700 hektare. Program di Pulau Sembilan mulai dijalankan pada 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah, kelompok nelayan, hingga akademisi.
MAKASSAR — Direktur Eksekutif YKL Indonesia Nirwan Dessibali menyebut sistem buka tutup wilayah penangkapan gurita yang diterapkan warga Pulau Lanjukang menjadi pembelajaran penting dalam membangun tata kelola sumber daya laut. Masyarakat, katanya, bisa menjadi pelaku utama konservasi ketika dilibatkan sejak awal dan memiliki kesepakatan bersama.
Di Pulau Lanjukang dan Langkai, masyarakat melalui Forum Pasibuntuluki menutup area tangkap gurita selama tiga bulan. Setelah itu, wilayah dibuka kembali secara terbatas bagi nelayan. Pendekatan itu dikembangkan lewat pendampingan YKL Indonesia bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain.
Sistem tersebut dilengkapi kesepakatan masyarakat, penandaan wilayah, pengawasan bersama, serta pencatatan hasil tangkapan. Menurut YKL Indonesia, kombinasi itu membuat pengelolaan laut tidak hanya bergantung pada kebijakan dari atas.
Pengalaman Lanjukang dan Langkai kemudian diarahkan ke Kabupaten Sinjai melalui program pengelolaan perikanan gurita berbasis masyarakat dan data. Program itu menyasar calon kawasan konservasi Pulau Sembilan untuk mengurangi tekanan terhadap terumbu karang.
Pemerintah Kabupaten Sinjai menyebut kawasan terumbu karang di Pulau Sembilan mencapai sekitar 3.700 hektare. Ekosistem itu menjadi salah satu sumber penghidupan nelayan kecil di wilayah pesisir.
Pelaksanaan program di Pulau Sembilan mulai dijalankan pada 2026. Pihak yang terlibat mencakup pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok nelayan, perempuan, tokoh masyarakat, akademisi, penyuluh perikanan, dan aparat keamanan.
Pada Juni 2026, YKL Indonesia melakukan riset aksi partisipatif di Pulau Kambuno dan Pulau Liang-Liang, Kecamatan Pulau Sembilan. Riset itu menggali pengalaman nelayan, pengepul, kelompok perempuan, pemerintah desa, dan masyarakat untuk memetakan kondisi sosial, ekonomi, serta ekologi perikanan gurita.
Upaya tersebut dilanjutkan melalui pertemuan multipihak pada Agustus 2026. Pertemuan itu mendorong terbentuknya forum pengelolaan bersama agar kebijakan perikanan gurita tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga dari pengetahuan lokal dan data warga nelayan.
"Replikasi bukan berarti menerapkan pola yang sama persis di setiap wilayah, karena masing-masing pulau memiliki karakter ekologi, sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda," kata Nirwan.
Dia menyebut prinsip utamanya adalah membangun kesepakatan masyarakat, menggunakan data, menjaga ekosistem, sekaligus memastikan pengelolaan laut tetap memberi manfaat bagi nelayan.
Pengalaman Lanjukang berlangsung melalui pendampingan pengelolaan perikanan gurita skala kecil berbasis masyarakat. Sistem buka tutup yang diterapkan warga telah mendapat dukungan berbagai pihak dan menjadi bagian pembahasan pengelolaan kawasan konservasi daerah.
Bagi nelayan di Pangkep dan Sinjai, model serupa masih menunggu kesepakatan warga setempat. YKL Indonesia menekankan pendekatan berbeda diperlukan di tiap pulau, mengikuti karakter ekologi dan sosial masing-masing wilayah.