Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan mencatat realisasi belanja negara di provinsi itu mencapai Rp36,34 triliun hingga Agustus 2026, atau sekitar 66,05 persen dari pagu Rp55,02 triliun. Dari jumlah tersebut, dana transfer ke daerah menyumbang porsi terbesar dengan serapan Rp20,46 triliun atau 72,58 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Sementara Belanja Pemerintah Pusat baru terealisasi Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun.
MAKASSAR — Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan, Hari Utomo, menyampaikan rincian serapan anggaran tersebut di Makassar, Rabu. Menurutnya, belanja pemerintah pusat difokuskan pada layanan dukungan manajemen internal satuan kerja, bantuan pendidikan tinggi, bantuan pendidikan dasar dan menengah, serta fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
Dana transfer ke daerah mencatat serapan tertinggi secara persentase, yakni Rp20,46 triliun atau 72,58 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Posisi ini jauh melampaui capaian Belanja Pemerintah Pusat yang baru menyerap 59,18 persen dari pagunya.
"Untuk belanja negara terdiri dari transfer ke daerah sudah terealisasi Rp20,46 triliun atau sekitar 72,58 persen dari pagu Rp28,19 triliun. Sementara dana BPP itu sudah terealisasi Rp15,88 triliun dari pagu Rp26,83 triliun," ujar Hari Utomo.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam Belanja Pemerintah Pusat dengan realisasi Rp8,46 triliun dari pagu Rp12,31 triliun. Anggaran itu dipakai membayar gaji dan tunjangan bagi lebih dari 108 ribu pegawai di Sulawesi Selatan.
Rinciannya, personel TNI dan Polri sebanyak lebih dari 50 ribu orang, PNS 35 ribu orang, dosen dan guru 14 ribu orang, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 9 ribu orang.
Belanja barang telah tersalurkan Rp5,01 triliun atau sekitar 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun. Serapan ini mencakup belanja tugas dan fungsi serta layanan perkantoran barang dan jasa pada 754 satuan kerja di 50 Kementerian/Lembaga yang beroperasi di Sulawesi Selatan.
Adapun belanja modal tercapai Rp2,39 triliun atau sekitar 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun. Alokasi ini menunjang preservasi Jalan dan Jembatan Watampone, Pompanua, dan Tarumpakae, serta preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep dan Maros, dan Batas Kabupaten Bone.
Belanja sosial terealisasi Rp17,73 miliar lebih atau sekitar 71,30 persen dari pagu Rp24,87 triliun. Anggaran ini digunakan untuk asistensi rehabilitasi sosial yang meliputi kelompok rentan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, dan ODHIV.
"Belanja sosial untuk asistensi rehabilitasi sosial yang meliputi kelompok rentan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV," ucap Hari Utomo.