MAKASSAR — Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi menyatakan optimalisasi pemungutan PKB menuntut kerja sama seluruh pihak dalam ekosistem Samsat. Menurut dia, penguatan data, kemudahan akses layanan, dan pemahaman masyarakat soal kewajibannya menjadi tiga kunci utama.
Jasa Raharja menyatakan siap memperkuat sinergi dengan Badan Pendapatan Daerah dan Kepolisian melalui validasi data kendaraan, penguatan kanal pelayanan, serta edukasi ke masyarakat. Langkah itu diharapkan menaikkan kepatuhan sekaligus membuat layanan Samsat lebih mudah dijangkau warga di kabupaten dan kota.
Ariyandi menegaskan kepatuhan membayar PKB tidak berhenti pada kewajiban administrasi. Ada kaitan langsung dengan pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
"Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan," ujar Ariyandi.
Pernyataan senada soal pelayanan disampaikan Ariyandi dalam forum yang sama. Ia menyebut pelayanan yang mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama mengoptimalkan pendapatan.
Tenaga Ahli Pemprov Sulawesi Selatan, Irwan, menyoroti penerapan kebijakan opsen sebagai jalan memperkuat pembangunan daerah. Lewat kebijakan itu, sebagian penerimaan PKB dapat masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten/kota sesuai potensi kendaraan di masing-masing wilayah.
Irwan mengusulkan kajian mengenai penyesuaian tarif PKB berdasarkan wilayah. Menurut dia, langkah tersebut dapat mendorong masyarakat membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal.
Usulan itu juga diarahkan untuk mencegah konsentrasi kendaraan dan potensi penerimaan pajak yang selama ini hanya terpusat di Kota Makassar.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan opsen pajak di wilayah Sulawesi Selatan.
"Optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak ini menuntut integrasi data yang solid serta inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat di berbagai kabupaten/kota," ujarnya.
Dari sisi pemerintah pusat, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan mengoptimalkan implementasi opsen. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Rakor di Hotel Mercure Makassar itu turut dihadiri Kepala Divisi Asuransi Jasa Raharja Akhdiyat Setya Purnama dan Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Dody Apriansyah. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan Arny I. Tenriajeng dan Kepala Bapenda Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra.
Dari unsur kepolisian, hadir Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol Kasman. Forum yang digelar Jumat (18/9/2026) itu juga diikuti para Kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.