MAROS — Enam OPD di lingkungan Pemkab Maros yang realisasi pendapatannya masih jauh dari target mendapat perhatian khusus dalam pemaparan evaluasi pendapatan daerah. Data hingga Juli 2026 menunjukkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah baru mencapai 40,65 persen, disusul Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 41,29 persen, serta Dinas Perikanan 56,96 persen.
Tiga OPD lain yang masuk daftar pantauan adalah Dinas Pekerjaan Umum 59,21 persen, Dinas Perhubungan 68,06 persen, dan Dinas Kesehatan 69,56 persen. Keenamnya diminta mengejar capaian pada sisa tiga bulan tahun anggaran 2026.
Wakil Bupati Maros A Muetazim Mansyur menyatakan keenam OPD akan dipacu agar progresnya menembus angka 70 persen pada rapat koordinasi September.
"Enam OPD ini kita pacu supaya dalam rapat koordinasi untuk progres September bisa mencapai 70 persen atau mendekati angka 70 persen," ujarnya seusai pemaparan evaluasi pendapatan daerah.
Penyesuaian target pendapatan dilakukan bersamaan dengan penyusunan APBD Perubahan. Dinas Pertanian mengalami penurunan target dari Rp250 juta menjadi Rp200 juta, berkaitan dengan hasil sewa aset daerah yang peralatannya sudah berusia dan dinilai tidak lagi layak digunakan secara optimal.
Pada Dinas Kesehatan, target bidang pelayanan umum berkurang sekitar Rp500 juta. Sebaliknya, pendapatan BLUD dan jasa layanan justru ditambah sekitar Rp4 miliar.
Dinas Lingkungan Hidup mengalami kenaikan target setelah evaluasi menilai potensi penerimaannya masih dapat dioptimalkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi naik dari Rp100 juta menjadi sekitar Rp378 juta, atau bertambah sekitar Rp278 juta, salah satunya dari potensi penerimaan tenaga kerja asing.
Pemkab Maros menyebut hasil pemantauan terhadap keberadaan pekerja asing di sejumlah kawasan industri menunjukkan masih ada potensi yang bisa digarap.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga justru mengalami rasionalisasi pada sektor retribusi pelayanan parkir di tempat rekreasi, dengan penurunan target sekitar Rp500 juta. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan analisis dan evaluasi realisasi penerimaan.
"Ini hasil analisa kami. Memang perlu dinaikkan karena ketika target awal 2026, realisasinya sudah mencapai 100 persen pada triwulan kedua. Artinya masih ada potensi-potensi yang bisa dinaikkan," jelas Muetazim.
Pemkab Maros akan memantau capaian setiap OPD melalui evaluasi dan rapat koordinasi berkala. Perhatian utama diarahkan ke OPD yang realisasinya masih di bawah 70 persen hingga batas waktu yang ditetapkan pada September 2026.