PT PLN bersama Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menyepakati empat poin penyelesaian pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan warga di tengah kemarau ekstrem. Kesepakatan itu diambil dalam rapat dengar pendapat bersama Direksi PT PLN UID Sulselrabar dan Dinas ESDM Sulsel di Kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar, Kamis. PLN juga diminta memprioritaskan pasokan ke rumah sakit dan perkantoran layanan publik.
MAKASSAR — Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama jajaran PT PLN untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah. Rapat itu melibatkan Direksi PT PLN UID Sulselrabar, PT PLN UIP3B Sulawesi, dan Dinas ESDM Provinsi Sulsel.
Dari pertemuan tersebut lahir empat poin kesepakatan yang akan menjadi dasar penyelesaian masalah kelistrikan di Sulsel. Ketua Komisi D Kadir Halid menyebut poin-poin itu disepakati dalam rapat hari itu.
Poin pertama, DPRD meminta PLN tidak hanya menyelesaikan pemadaman yang sedang terjadi, tetapi juga membenahi persoalan mendasar di sisi pembangkit agar pemadaman bergilir tidak terulang.
"PLN diminta segera menyampaikan data kondisi sistem, kapasitas daya yang hilang, maupun penyebab gangguan, termasuk upaya pemulihan kepada Komisi D DPRD Sulsel secara tertulis," kata Kadir.
Poin kedua, PLN wajib memberikan mekanisme kompensasi yang efektif, adil, dan transparan kepada pelanggan terdampak sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Kompensasi itu bisa berupa diskon pembayaran atau pengurangan tagihan listrik.
Poin ketiga, PLN diminta menyampaikan langkah mitigasi jangka panjang terhadap ketahanan sistem kelistrikan Sulsel secara tertulis. DPRD ingin memastikan tidak ada kejadian serupa di kemudian hari.
Poin keempat, Komisi D meminta Gubernur Sulsel mengimbau seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penghematan penggunaan energi listrik selama kondisi kelistrikan masih dalam tekanan dan pemeliharaan.
Rapat itu mengungkap sejumlah faktor di balik pemadaman bergilir. Gangguan pada beberapa pembangkit listrik terjadi akibat kekeringan kemarau yang membuat pasokan air sungai menyusut, termasuk pada Pembangkit Listrik Tenaga Air. Gangguan uap di PLTU turut memperparah kondisi.
Pengaruh El Nino juga berdampak pada kinerja pembangkit. Sejumlah pembangkit saat ini dalam proses pemulihan dan pemeliharaan sehingga aliran listrik harus dihentikan sementara.
"Pasti dihentikan dulu (aliran listrik) karena dalam pemeliharaan. Alat-alatnya diganti dan dipasang kembali membutuhkan Waktu. Inilah sejumlah faktor-faktor disebutkan tadi, sehingga terjadi pemadaman bergilir," ujar Kadir.
Anggota Komisi D Muhammad Sadar menambahkan, PLN diminta memprioritaskan penerangan pada objek vital seperti rumah sakit, perkantoran, dan fasilitas pelayanan penting bagi masyarakat. Pasokan ke perusahaan besar seperti Semen Tonasa, Semen Bosowa, dan PT Vale Indonesia diminta dikurangi selama kondisi darurat.
Pihak PLN menyatakan siap memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak parah sesuai aturan yang berlaku. Besaran kompensasi diserahkan pada kebijakan PLN dengan mengacu pada regulasi Kementerian ESDM.