MAKASSAR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mutasi jabatan pada 30 Agustus 2026 yang berdampak langsung pada lima kursi kepala kepolisian resor di Sulawesi Selatan. Pergantian tersebut tertuang dalam ST/1878/VIII/KEP/2026 dan mencakup Polres Barru, Pelabuhan Makassar, Tana Toraja, Luwu Utara, serta Luwu Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi di tubuh Polri sekaligus membuka peluang pengembangan karier bagi para perwira yang dimutasi. Sejumlah pejabat baru berasal dari satuan berbeda, ada yang sebelumnya bertugas di luar Sulsel maupun di jajaran Polda lain.
Pergantian paling menonjol terjadi di Polres Luwu Utara. Kapolres sebelumnya, AKBP Nugraha Pamungkas, menerima promosi sebagai Wakil Direktur Polisi Air dan Udara (Wadirpolairud) Polda Sulsel. Ia meninggalkan posisi yang diembannya selama bertugas di wilayah itu.
Posisi Kapolres Luwu Utara kemudian dipercayakan kepada AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, yang akrab disapa AKBP Rio. Sebelumnya, perwira itu menjabat Kapolres Luwu Timur Polda Sulsel.
Perpindahan AKBP Rio otomatis membuat kursi Kapolres Luwu Timur ditinggalkan. Jabatan tersebut kini diisi AKBP Irwan Kurniadi, yang sebelumnya menjabat Kapolres Aceh Timur Polda Aceh. Penugasan ini membawanya ke Sulawesi Selatan untuk memimpin Polres Luwu Timur.
Di Tana Toraja, AKBP Arwansa diangkat sebagai Kapolres baru. Sebelumnya ia menjabat Kasubdit I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Pengalaman di bidang reserse kriminal khusus menjadi bekal utama sebelum mendapat amanah memimpin jajaran kepolisian di kabupaten yang dikenal dengan destinasi wisata budaya itu.
Rotasi juga menyentuh kawasan Kota Makassar. Jabatan Kapolres Pelabuhan Makassar ikut mengalami pergantian, menjadi salah satu dari lima posisi yang dirombak dalam gelombang mutasi ini. Namun, rincian lebih lanjut mengenai sosok pengganti belum dirilis secara terbuka.
Mutasi serentak ini diharapkan memperkuat kinerja jajaran kepolisian di Sulawesi Selatan, terutama dalam menghadapi dinamika keamanan dan pelayanan publik ke depan. Penyegaran organisasi semacam ini menjadi agenda rutin Polri untuk menjaga efektivitas kepemimpinan di tingkat kewilayahan.