MAKASSAR — Sebanyak 138 kepala SPPG dan ahli gizi dari 69 dapur umum yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa kini dibekali keterampilan teknis untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat bebas dari zat berbahaya. Pelatihan ini menjadi langkah preventif BBPOM dalam mengawal salah satu program prioritas pemerintah pusat tersebut.
Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, menegaskan bahwa penguatan kapasitas petugas lapangan merupakan kunci utama pengawasan keamanan pangan. "Kami melatih petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan rapid test kit atau alat uji cepat," ujarnya di Makassar, Selasa.
Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak hanya menerima teori. Narasumber dari Laboratorium BBPOM Makassar memandu praktik langsung pengambilan sampel, prosedur pengujian, hingga interpretasi hasil. Parameter yang diuji meliputi formalin, boraks, nitrit, residu pestisida, kesegaran ayam, serta histamin sebagai indikator kesegaran ikan.
Kemampuan ini menjadi penting mengingat sasaran program MBG tidak hanya anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Kegiatan ini sekaligus tindak lanjut instruksi Kepala BPOM RI agar memberikan dukungan terhadap program-program prioritas presiden dan wakil presiden, termasuk MBG," kata Yosef.
Yosef menekankan bahwa keamanan pangan harus terjamin di seluruh rantai pasok. Pengawasan tidak cukup hanya pada hasil akhir, melainkan dimulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pemorsian, hingga distribusi ke tangan penerima manfaat. Kehadiran petugas SPPG yang terlatih diharapkan mampu menjadi garda terdepan pengawasan di tingkat dapur umum.
Program MBG sendiri dinilai memiliki dampak ganda. Selain memenuhi kebutuhan gizi, program ini berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Oleh karena itu, jaminan mutu pangan menjadi fondasi agar program berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
Dengan adanya pelatihan ini, BBPOM Makassar berharap seluruh SPPG di wilayahnya mampu mandiri melakukan skrining awal. Temuan mencurigakan di lapangan nantinya dapat segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti dengan pengujian laboratorium yang lebih komprehensif.