MAKASSAR — Silaturahmi antara PBHI Sulsel dan jajaran Intelkam Polda Sulawesi Selatan berlangsung di luar ruang formal. Ketua PBHI Sulsel, Idham Lahasang, S.H., M.H., bersama jajaran pengurus duduk satu meja dengan Kombes Pol. Dulfi Muis untuk bertukar pikiran mengenai isu-isu strategis keamanan dan hak asasi manusia.
Pertemuan yang berlangsung santai ini membahas sejumlah hal, mulai dari dinamika sosial kemasyarakatan, perlindungan HAM, hingga pentingnya menjaga stabilitas keamanan melalui pendekatan dialogis. Idham menegaskan bahwa komunikasi yang sehat adalah fondasi utama membangun kepercayaan publik terhadap hukum.
Idham Lahasang menyampaikan bahwa organisasi bantuan hukum memiliki tanggung jawab moral untuk terus membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi dialog harus tetap menjadi jembatan solusi.
"Kami meyakini bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya dibangun melalui kewenangan, tetapi juga melalui komunikasi yang terbuka. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, namun dialog harus tetap menjadi jembatan untuk menemukan solusi terbaik bagi masyarakat," ujar Idham.
Ia menambahkan, fungsi kontrol terhadap proses penegakan hukum akan tetap dijalankan PBHI. Namun, ruang kolaborasi juga harus dibuka demi terciptanya sistem hukum yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Idham menyoroti tanggung jawab bersama antara kepolisian dan organisasi bantuan hukum. Kepolisian memiliki fungsi menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sementara PBHI hadir untuk memastikan hak-hak warga negara tetap terlindungi, khususnya mereka yang lemah dan rentan.
"PBHI lahir untuk membela masyarakat, khususnya mereka yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan. Tetapi perjuangan itu tidak harus selalu dilakukan dengan cara berhadap-hadapan. Ketika komunikasi dapat dibangun dengan baik, maka perlindungan terhadap hak-hak masyarakat juga akan semakin optimal," jelasnya.
Menurut Idham, ketika kedua institusi ini mampu membangun komunikasi yang sehat, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin kuat. Ia berharap silaturahmi serupa dapat terus dilakukan secara rutin sebagai wadah bertukar gagasan dan memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional.
Pertemuan di warung kopi ini menjadi simbol bahwa isu keadilan tidak selalu dibahas dalam ruang sidang atau kantor resmi. Ruang-ruang informal justru kerap melahirkan komunikasi yang lebih cair dan produktif antara organisasi masyarakat sipil dan aparat keamanan.