MAKASSAR — Di tengah ruang gerak fiskal daerah yang kian sempit, CIDES ICMI Sulsel menegaskan komitmennya untuk melahirkan gagasan kritis berbasis riset. Lembaga kajian ini menempatkan diri sebagai jembatan antara dunia akademik, masyarakat sipil, dan para pengambil kebijakan agar rekomendasi yang dihasilkan tepat sasaran dan berpihak pada publik.
Forum diskusi yang digelar di Red Corner Cafe, Makassar, Selasa (4/8/2026), menghadirkan sejumlah narasumber nasional. Mantan Ketua KPK Muhammad Busyro Muqoddas, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, akademisi Syamsul Alam, serta Ketua CIDES ICMI Sulsel Adi Suryadi Culla tampil sebagai pembicara dalam acara yang bekerja sama dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tersebut.
Ketua ICMI Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., menyebut diskusi ini memiliki makna strategis. Ia menegaskan bahwa pembentukan CIDES merupakan bagian dari penguatan fungsi intelektual organisasi dalam menjawab persoalan bangsa.
"CIDES harus menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa. Diskusi-diskusi seperti ini merupakan ruang untuk mempertajam analisis dan melahirkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi rujukan pembangunan," ujarnya dalam pidato kunci.
Menurut Arismunandar, hasil-hasil diskusi CIDES akan dijadikan bahan rekomendasi resmi organisasi pada Muktamar VIII ICMI yang dijadwalkan berlangsung Desember 2026. Tata kelola lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan masa depan ekonomi nasional menjadi isu utama yang akan dibahas dalam muktamar nanti.
Arismunandar mengajak peserta merenungkan kembali amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Realitas di lapangan, kata dia, justru menunjukkan ironi yang menyakitkan.
Ia mencontohkan Kabupaten Luwu Timur yang memiliki cadangan nikel besar, namun masih menyisakan angka kemiskinan cukup tinggi. "Kekayaan alam belum otomatis menjadi kemakmuran masyarakat," tegasnya.
Fenomena serupa, lanjut Arismunandar, terjadi di banyak daerah penghasil sumber daya alam yang justru mengalami kesulitan fiskal. Banyak kepala daerah kini harus berulang kali ke Jakarta untuk memperjuangkan anggaran, bahkan sebagian mulai kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Persoalan fiskal bukan satu-satunya sorotan. Arismunandar juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah gencarnya eksploitasi sumber daya alam. Ia menyoroti kawasan pertambangan yang meninggalkan lubang-lubang besar tanpa rehabilitasi memadai.
"Di mana negara hadir memastikan lingkungan yang telah dieksploitasi itu dipulihkan?" tanyanya. Pertanyaan tersebut, menurut dia, harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional ke depan.
Arismunandar mengaku sengaja mempercayakan kepemimpinan CIDES Sulsel kepada Dr. Adi Suryadi Culla. Ia menilai sosok tersebut memiliki kapasitas akademik sekaligus keberanian berpikir di luar arus utama.
"Beliau memang terbiasa berpikir di luar sistem. Justru itu yang dibutuhkan agar lahir gagasan-gagasan baru," katanya. Sementara itu, sambutan Ketua CIDES ICMI Sulsel dibacakan oleh Dr. Andi dalam forum yang menjadi ruang bagi lahirnya gagasan alternatif untuk pembangunan daerah yang lebih mandiri dan berkeadilan.