Pemprov Sulsel Ajak Pemda Gunakan Bajubodo, Transaksi Digital UMKM Capai Rp45,61 Miliar

Penulis: Chandra Kusuma  •  Sabtu, 25 Juli 2026 | 22:21:31 WIB

MAKASSAR — Aplikasi Bajubodo yang dikembangkan Pemprov Sulsel sejak 2023 kini mencatatkan transaksi Rp45,61 miliar dan diisi 30.777 produk dari 1.046 penyedia UMKM lokal. Angka ini menjadi salah satu indikator bahwa digitalisasi pengadaan pemerintah daerah mulai berjalan. Melalui sosialisasi di Makassar, Pemprov mengajak seluruh pemda menjadikan Bajubodo sebagai gerakan bersama percepatan belanja pemerintah melalui satu pasar digital.

Bagaimana Mekanisme Bajubodo Memudahkan UMKM?

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sulsel, Andi Darmawan Bintang, menegaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mempercepat proses pengadaan kebutuhan perkantoran seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor, hingga jasa lokal dengan nilai transaksi sampai Rp200 juta. Prosesnya disebut lebih cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital. "Kami ingin seluruh pemda menjadikan Bajubodo sebagai bagian dari gerakan bersama pemanfaatan e-marketplace atau One Marketplace Sulsel," ujarnya.

Fitur Baru untuk Pemantauan dan PAD

Kepala Biro PBJ Setda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menjelaskan bahwa Bajubodo terus dikembangkan. Salah satu fitur terbaru adalah manajemen fee yang tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. "Pengembangan ini diharapkan menjadi alat untuk memudahkan pemantauan penggunaan produk lokal di seluruh kabupaten/kota, sekaligus menjadi sumber PAD baru bagi pemerintah daerah," kata Irawan saat sosialisasi optimalisasi e-marketplace di Makassar. Saat ini aplikasi juga tersedia dalam versi Bajubodo Mobile berbasis Android.

Dorongan untuk UKPBJ dan Kurasi Produk Lokal

Pemprov mengajak seluruh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota untuk mendorong pelaku UMKM setempat melalui kurasi produk dan pendampingan kepada pejabat pengadaan. Hal ini agar Bajubodo semakin dimanfaatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di setiap daerah.

Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, memberikan arahan langsung. Menurutnya, langkah Gubernur Sulsel sudah tepat. "Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan, kategori barang, hingga monitoring belanja," ujar Patria dalam kesempatan yang sama.

Reporter: Chandra Kusuma
Sumber: makassar.antaranews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top