MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengejar ketertinggalan data pengelolaan sampah menjelang penerapan sistem baru di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa pada 1 Agustus 2026. Mulai tanggal itu, TPA di Kecamatan Manggala itu hanya akan menerima sampah residu—sampah yang sudah tak bisa dimanfaatkan atau didaur ulang.
Kepala DLH Makassar Helmy Budiman mengatakan, selama ini pencatatan timbulan sampah masih didominasi sistem manual. Akibatnya, berbagai program pengurangan sampah yang sudah berjalan tak tercatat optimal.
“Kalau kita tidak melakukan pendataan dengan baik, tentu kita tidak mengetahui seberapa besar sampah yang sudah berhasil kita kelola,” ujarnya dalam bimtek yang digelar Kamis (16/7/2026).
Berdasarkan data tahun 2025, tingkat sampah yang berhasil dikelola di Makassar baru sekitar 2 persen. Namun Helmy optimistis angka itu sudah jauh lebih tinggi. “Sepanjang 2026 banyak gerakan yang sudah dilakukan. Kami yakin capaian pengelolaan sudah mendekati 30 persen,” katanya.
Kesenjangan antara realitas di lapangan dan data resmi inilah yang coba diperbaiki lewat bimtek Jakstrada. Helmy menekankan, data yang akurat menjadi fondasi kebijakan lingkungan yang tepat sasaran sekaligus alat ukur efektivitas program.
Sebagai bagian dari edukasi, Pemkot Makassar menggencarkan program Jelajah Sampah yang sudah berjalan di empat kecamatan. Program ini tak sekadar aksi bersih-bersih, tapi juga menjadi media sosialisasi pemilahan sampah dari rumah hingga konsep ekonomi sirkular.
“Insya Allah besok masuk lokasi yang kelima,” ujar Helmy.
Antusiasme warga cukup tinggi. Di setiap kecamatan, rata-rata 500 orang ikut serta. Sampah yang terkumpul di beberapa lokasi antara lain: Kecamatan Panakkukang 78 kilogram, Tamalate 220,48 kilogram, Bontoala 65 kilogram, dan Manggala 17 kilogram.
Helmy menegaskan, keberhasilan Jelajah Sampah tidak diukur dari banyaknya sampah yang dikumpulkan. “Yang paling penting ketika bicara soal sampah adalah mengubah perilaku. Masyarakat harus sadar mengelola sampah sejak dari rumah tangga,” tuturnya.
Perubahan perilaku ini menjadi kunci utama menuju target Makassar Zero Waste 2029. Sebelum kebijakan TPA residu berlaku pada 1 Agustus mendatang, Pemkot terus memperkuat edukasi agar proses pemilahan sudah berjalan di level rumah tangga.
“Edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting agar proses pemilahan sampah sudah dilakukan sejak dari rumah,” pungkas Helmy.