MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menggeber pembangunan jalan sepanjang sekitar 1.400 kilometer melalui skema Multi Years Project (MYP). Seluruh enam paket pekerjaan yang menjadi program prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi kini telah memasuki tahap konstruksi di berbagai daerah.
Proyek infrastruktur senilai Rp2,5 triliun yang dibiayai melalui APBD Sulsel itu akan menangani sekitar 100 ruas jalan provinsi. Panjang jalan yang dibangun setara dengan jarak perjalanan darat dari Makassar menuju Gorontalo, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur jalan terbesar yang pernah dijalankan Pemprov Sulsel.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai penggunaan skema multi years contract untuk proyek tersebut merupakan keputusan yang tepat dari sisi teknis maupun manajemen pembangunan.
“Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 kilometer ini sebagai langkah yang tepat dan berani,” kata Prof. Wahyu, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, proyek berskala besar seperti ini membutuhkan kepastian pendanaan dan waktu pelaksanaan agar kualitas konstruksi tetap terjaga. Pembagian pekerjaan ke dalam enam paket dinilai efektif karena memungkinkan pengerjaan secara bersamaan di banyak lokasi tanpa mengurangi pengawasan mutu.
“Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut tidak hanya mencakup pengaspalan jalan. Sejumlah pekerjaan pendukung juga dilakukan, mulai dari pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert hingga preservasi jalan pada ruas-ruas strategis.
Pemprov Sulsel menargetkan proyek ini mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat akses distribusi barang dan jasa.
Prof. Wahyu menilai manfaat terbesar akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah. Menurutnya, masih banyak potensi ekonomi Sulawesi Selatan yang belum berkembang optimal karena terkendala akses jalan yang belum memadai. Akibatnya, biaya logistik menjadi tinggi dan distribusi hasil produksi tidak berjalan efisien.
“Ketika jalan tersambung dengan baik, waktu tempuh akan berkurang, biaya distribusi turun, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya tertinggal memiliki peluang yang sama untuk berkembang,” katanya.
Sektor pertanian, perkebunan, UMKM, perdagangan hingga layanan kesehatan dan pendidikan diprediksi akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak positif. Distribusi hasil panen dan komoditas perkebunan diperkirakan akan berlangsung lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, masyarakat juga akan memperoleh akses yang lebih mudah menuju pusat layanan publik.
Meski demikian, Prof. Wahyu mengingatkan proyek sepanjang ribuan kilometer tersebut tidak lepas dari konsekuensi selama masa pembangunan. Kemacetan, debu, hingga rekayasa lalu lintas menjadi dampak sementara yang harus dihadapi masyarakat.
“Saya mengajak masyarakat untuk bersabar karena gangguan yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses membangun infrastruktur yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Setiap hari pekerjaan berjalan lancar berarti kita semakin dekat pada jalan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyampaikan progres pekerjaan kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang baik akan menjadi faktor penting dalam menjaga dukungan publik terhadap proyek strategis tersebut.
Prof. Wahyu optimistis, jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, proyek jalan 1.400 kilometer ini akan menjadi salah satu pencapaian infrastruktur paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan.
“Kalau itu berjalan baik, saya yakin proyek ini akan menjadi salah satu pencapaian infrastruktur paling berdampak dalam sejarah pembangunan Sulawesi Selatan,” pungkasnya.