MAKASSAR — Pertarungan memperebutkan kursi Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) memasuki babak krusial. Dua bakal calon, Munafri 'Appi' Arifuddin dan Ilham Arief Sirajuddin (IAS), sama-sama mengantongi surat rekomendasi dukungan dari pengurus DPD II yang wilayahnya tumpang tindih. Situasi ini membuat proses verifikasi berkas oleh steering committee (SC) Musda menjadi sorotan.
Kubu Appi mengklaim telah mengamankan dukungan dari 20 DPD II. Namun, belakangan terungkap bahwa 18 dari 20 DPD II tersebut juga menerbitkan rekomendasi serupa untuk IAS. Rekomendasi ganda ini terjadi di sejumlah kabupaten/kota, antara lain Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Gowa, Maros, Pangkep, Sinjai, Wajo, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Soppeng, Toraja, Toraja Utara, Enrekang, dan Sidrap.
Penerbitan rekomendasi ganda ini dipicu oleh adanya diskresi yang diberikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kepada IAS untuk maju dalam kontestasi Musda. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti oleh sejumlah DPD II yang sebelumnya telah mendukung Appi.
Ketua DPD II Golkar Takalar, Zulkarnain Arief, yang menjadi juru bicara kubu Appi, menegaskan bahwa 20 surat rekomendasi yang mereka pegang adalah sah. Menurutnya, surat-surat itu merupakan hasil pleno DPD II dan telah bermaterai.
"Kita juga akan bawa 20 surat rekomendasi dukungan yang sudah dipegang Pak Appi, itu wajib karena sudah ada kuasa dukungannya, bermaterai, hasil pleno," ujar Zulkarnain usai Appi resmi mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Senin (13/7/2026).
Zulkarnain bahkan mengaku telah memberi kesempatan kepada para ketua DPD II untuk menarik kembali surat rekomendasi yang sudah diberikan kepada Appi. Namun, tak satu pun yang melakukannya. Ia pun mengancam akan membawa perkara ini ke pengadilan jika SC Musda bertindak di luar ketentuan.
"Kalau itu tertolak (surat dukungan rekomendasi) kemungkinan kita akan ke pengadilan, pengadilan yang akan putuskan," tegasnya.
Di sisi lain, kubu IAS mengklaim mendapat dukungan dari 22 DPD II. Klaim ini diperkuat dengan hadirnya sejumlah ketua DPD II dalam konsolidasi yang dipimpin IAS di Makassar, Sabtu (11/7) malam. Pertemuan itu dihadiri langsung oleh ketua DPD II dari Gowa, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Bone, Wajo, Soppeng, Barru, Pangkep, Maros, Luwu Timur, Palopo, Tana Toraja, dan Pinrang.
Ketua DPD II Golkar Tana Toraja, Viktor Datuan Batara, menyatakan seluruh ketua yang hadir sepakat untuk mengawal langsung IAS saat pengembalian formulir pendaftaran. "Kehadiran kami (ketua 22 DPD II) saat pengembalian formulir itu sekaligus diharapkan bisa menjadi ruang kemudahan bagi panitia musda untuk memverifikasi langsung keabsahan surat dukungan masing-masing DPD II," ujar Ketua DPD II Golkar Gowa, Ambas Syam.
Menanggapi polemik ini, Sekretaris SC Musda Golkar Sulsel, Nasaruddin Upel, menyatakan pihaknya akan melakukan verifikasi jika ditemukan adanya dukungan ganda. Namun, ia enggan merinci mekanisme verifikasi yang akan diterapkan. "Saya hanya menegaskan bahwa dukungan itu akan diverifikasi jika ganda. Nanti kalau ada masalah baru kita verifikasi," ujarnya singkat.
Proses verifikasi berkas menjadi penentu apakah Musda Golkar Sulsel akan berjalan mulus atau diwarnai gugatan. Kedua kubu sama-sama mengklaim memiliki dasar hukum yang kuat atas rekomendasi yang mereka pegang. Keputusan SC dalam beberapa hari ke depan akan menjadi kunci.