Wahyudin yang akrab disapa WMP menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, ia juga membawa dua permintaan yang dinilai krusial bagi kelangsungan pembangunan di desa.
“Kami ada dua permintaan karena kami juga memiliki dua bentuk dukungan. Yang pertama, kami dan jajaran APDESI dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Permintaan pertama, WMP meminta agar alokasi dana desa pada tahun depan bisa ditingkatkan. Menurutnya, berkurangnya dana desa saat ini dipengaruhi oleh adanya alokasi pembiayaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
“Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita,” paparnya.
Permintaan kedua, WMP meminta pemerintah memberikan relaksasi skema pengembalian pembiayaan koperasi tersebut. Ia mengusulkan agar jangka waktu pembayaran diperpanjang dari enam tahun menjadi 15 hingga 20 tahun.
“Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15 sampai 20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai Rp700 juta, tapi cukup Rp100 juta sampai Rp200 juta per tahun,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Wahyudin juga membantah anggapan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia tidak mendukung program MBG dan KDMP. Menurutnya, jika ada pihak yang menolak, jumlahnya sangat kecil dan tidak mewakili suara masyarakat secara keseluruhan.
“Kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Kalaupun ada, jumlahnya itu sangat kecil,” ucapnya.
Pelantikan DPC APDESI se-Sulsel itu turut dihadiri Ketua Umum APDESI Pusat Junaedi Mulyono, anggota DPR RI Komisi III Rudianto Lallo, dan anggota DPR RI Ashabul Kahfi. Acara juga dihadiri para bupati dan wakil bupati dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan.