MAKASSAR — Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka 2025 menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan. Persentase penduduk miskin turun dari tahun sebelumnya menjadi 8,06 persen, dengan total penduduk miskin sebanyak 736,48 ribu jiwa.
Kabupaten Pangkep menempati posisi tertinggi dengan tingkat kemiskinan 12,41 persen atau sekitar 42,94 ribu jiwa. Disusul Jeneponto 11,82 persen (43,90 ribu jiwa), Luwu 11,70 persen (44,24 ribu jiwa), Enrekang 11,25 persen (24,06 ribu jiwa), dan Luwu Utara 11,24 persen (36,46 ribu jiwa).
Di sisi lain, tiga daerah dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Parepare (5,27 persen), Kabupaten Sidenreng Rappang (5,02 persen), dan Kota Makassar yang hanya 4,97 persen. Namun dari sisi jumlah absolut, Makassar justru mencatat penduduk miskin terbanyak, yakni 79,53 ribu jiwa, karena populasi kota yang besar sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi.
Laporan tersebut juga mengungkap kesenjangan signifikan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di desa mencapai 10,11 persen, hampir dua kali lipat dibandingkan perkotaan yang hanya 5,21 persen.
Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp491.078 per kapita per bulan untuk wilayah perkotaan dan Rp447.672 per kapita per bulan di perdesaan. Angka ini menjadi acuan untuk menentukan apakah pengeluaran seseorang masih di bawah standar kebutuhan dasar.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan meningkat menjadi 75,18 pada 2024, menandakan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Namun peningkatan ini belum sepenuhnya menghapus kesenjangan kesejahteraan antarwilayah.
Pemerintah terus memperkuat basis data perlindungan sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hingga 2024, tercatat sekitar 1,63 juta keluarga atau 4,42 juta jiwa di Sulsel masuk dalam DTKS sebagai dasar penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan.
Sejumlah daerah mencatat tingkat kemiskinan di bawah rata-rata provinsi 8,06 persen. Soppeng 6,90 persen, Gowa 6,85 persen, Bulukumba 6,71 persen, Luwu Timur 6,55 persen, dan Wajo 6,47 persen. Sementara Bone, Maros, Pinrang, Barru, dan Bantaeng berada di kisaran 8,31 hingga 9,58 persen.
Data ini menegaskan bahwa meskipun angka kemiskinan terus menurun, tantangan pembangunan yang merata masih besar. Daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi memerlukan intervensi lebih terarah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas ekonomi lokal, hingga penguatan layanan pendidikan dan kesehatan agar penurunan kemiskinan berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.