GOWA — DPRD Gowa terus menguak dugaan pelanggaran yang melibatkan jajaran Pemerintah Kabupaten Gowa melalui hak angket. Hingga saat ini, Pansus telah memeriksa 14 orang saksi dari total 20 orang yang diundang. Sidang pemeriksaan keenam digelar di Gedung DPRD Gowa, Rabu (24/6), dengan menghadirkan saksi-saksi dari unsur perangkat desa dan OPD terkait.
Pansus Hak Angket DPRD Gowa dibentuk untuk menyelidiki tiga materi utama. Pertama, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat di lingkungan Pemkab Gowa. Kedua, dugaan penyelewengan anggaran pada program seragam gratis yang menyedot dana APBD. Ketiga, dugaan perbuatan tercela yang dinilai berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami sepakat tidak akan masuk ke persoalan pribadi. Kami hanya masuk di persoalan kebijakan dan kewenangan,” ujar Ketua Pansus Muhammad Kasim Sila saat ditemui usai sidang, Rabu (24/6).
Bupati Gowa membantah seluruh tuduhan yang menjadi objek penyelidikan hak angket. Namun, Kasim menegaskan bahwa pansus tetap fokus pada substansi kebijakan, bukan pada serangan personal. Meski demikian, materi dugaan perbuatan tercela tetap menjadi bagian dari hak angket karena sebelumnya telah masuk dalam usulan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Gambarannya seperti mengarah ke sana, tetapi seperti apa hasilnya nanti setelah selesai semuanya dan kami akan duduk bersama untuk menyimpulkan hal itu,” kata Kasim.
Proses pemeriksaan pansus sempat memicu polemik. Sebagian sidang digelar secara tertutup atas permintaan saksi dan pertimbangan sensitivitas materi yang dibahas. Keputusan ini justru memicu kritik dan spekulasi di tengah masyarakat Gowa. Sejumlah warga menilai transparansi proses penyelidikan perlu dijaga agar tidak menimbulkan prasangka.
Pansus berjanji akan terus mengundang saksi-saksi lain yang dianggap mengetahui materi penyelidikan. Seluruh keterangan dan dokumen yang terkumpul akan dibahas dalam rapat internal pansus sebelum disimpulkan menjadi rekomendasi ke DPRD Gowa.
Hasil penyelidikan pansus dapat berujung pada rekomendasi pemberhentian pejabat atau perubahan kebijakan anggaran. Jika dugaan penyelewengan anggaran seragam gratis terbukti, maka proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Gowa akan dievaluasi. Warga berharap pansus dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Pansus telah memeriksa 14 saksi yang berasal dari berbagai unsur. Mereka terdiri dari pejabat OPD, perangkat desa, dan pihak lain yang dianggap mengetahui secara langsung proses penganggaran dan pelaksanaan program seragam gratis. Pansus masih menunggu enam saksi lainnya untuk memberikan keterangan.
Pansus belum menetapkan jadwal pasti pengambilan kesimpulan. Muhammad Kasim Sila menyebut seluruh keterangan dan dokumen masih dalam tahap pendalaman. Setelah semua saksi diperiksa, pansus akan menggelar rapat pleno untuk merumuskan rekomendasi akhir yang akan diserahkan ke DPRD Gowa.