MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman tidak hanya meminta dukungan politik, tetapi juga bantuan konkret dalam memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus DPW PPP Sulsel bertema "Kembali Mengakar, PPP Berjaya" di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/6).
Andi Sudirman menyebut, saat ini pemerintah provinsi tengah menjalankan program pembangunan infrastruktur jalan dengan skema multiyears. Nilainya mencapai Rp 2,5 triliun untuk menuntaskan sekitar 1.000 kilometer ruas jalan dalam kurun waktu tiga tahun.
“Kita ada program infrastruktur jalan Rp 2,5 triliun untuk 1.000 kilometer jalan. Insyaallah dalam tiga tahun target itu bisa tercapai,” ujar Andi Sudirman dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, proyek ini menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Sulsel untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk partai politik, ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan tepat waktu.
Di hadapan pengurus yang baru dilantik, Gubernur secara khusus meminta kader PPP yang duduk di tingkat pusat untuk ikut memperjuangkan alokasi anggaran bagi Sulsel. “Kami mohon teman-teman PPP, terutama tokoh-tokoh kita yang ada di pusat, bagaimana Sulawesi Selatan dilihat dan mendapatkan dukungan. Kalau ada anggaran-anggaran dari pusat, kami berharap bisa ikut diperjuangkan,” kata Andi Sudirman.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan kekuatan politik di DPR RI sangat diperlukan, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia menegaskan, Pemprov Sulsel terbuka untuk menerima masukan dan bekerja sama dengan semua elemen demi percepatan pembangunan.
Selain membahas infrastruktur, Andi Sudirman juga melaporkan kondisi keuangan daerah yang dinilai masih solid. “Kami laporkan bahwa pendapatan Sulawesi Selatan tahun ini tetap sesuai target bahkan lebih baik dibanding tahun lalu. Alhamdulillah kondisinya masih positif,” ucapnya.
Ia mengapresiasi peran kader PPP di berbagai daerah yang selama ini aktif menyampaikan aspirasi warga dan membantu komunikasi dengan pemerintah. Hal ini dinilai turut mendorong percepatan pembangunan di tingkat kabupaten dan kota.