MAKASSAR — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggelar Rapat Rekonsiliasi Data Pekerja Rentan Periode Mei 2026 pada Jumat (22/5/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemkot Makassar dalam memperkuat validasi dan sinkronisasi data pekerja rentan.
Forum tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya, memastikan akurasi dan keterpaduan data pekerja rentan di Kota Makassar.
Bappeda Makassar menilai validitas data menjadi hal krusial dalam penyusunan kebijakan, khususnya di sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial. Data yang valid akan menentukan efektivitas program bantuan yang digulirkan.
Dalam rapat tersebut, dibahas pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, hingga penyelarasan informasi antarinstansi. Langkah ini diambil agar program perlindungan bagi pekerja rentan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Pekerja rentan yang menjadi sasaran program ini mencakup buruh harian, pekerja informal, dan mereka yang bekerja tanpa jaminan sosial tetap. Data yang akurat menjadi syarat mutlak agar bantuan benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah daerah berharap, melalui rekonsiliasi data ini, program bantuan dan perlindungan tidak lagi salah sasaran. Proses verifikasi melibatkan data dari kelurahan hingga dinas sosial untuk mencocokkan kondisi di lapangan.
Setelah data tervalidasi, Pemkot Makassar akan menyusun basis data tunggal pekerja rentan. Data ini akan menjadi acuan utama penyaluran bansos dan program perlindungan sosial lainnya pada periode mendatang.
Bappeda juga akan mengintegrasikan data ini dengan sistem informasi daerah. Langkah ini memastikan setiap OPD memiliki rujukan yang sama saat menyalurkan program bantuan kepada pekerja rentan di Kota Makassar.