MAKASSAR — Publik kini mendapat pemahaman lebih jelas tentang bagaimana prajurit TNI bisa bertugas di lingkungan kejaksaan dan bagaimana kasus pidana yang melibatkan militer dan sipil ditangani. Semua itu terungkap dalam program siaran dialog interaktif "Jaksa Menyapa" yang diselenggarakan Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel bekerja sama dengan LPP RRI Makassar.
Narasumber utama dalam dialog tersebut adalah Aspidmil Kejati Sulsel, Kolonel Laut Sutarto Wilson, S.H., M.H. Ia memaparkan secara komprehensif struktur baru di tubuh Kejaksaan Republik Indonesia, mulai dari keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-PIDMIL) di tingkat pusat hingga fungsi Aspidmil di tingkat kejaksaan tinggi.
"Tugas utama Aspidmil Kejati Sulsel adalah melakukan koordinasi intensif terkait penanganan perkara dengan Polisi Militer (POM), baik di jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara," ujar Kolonel Laut Sutarto Wilson dalam dialog yang dipandu host Risna Supratio.
Salah satu poin paling krusial yang dibahas adalah peran Aspidmil dalam menangani perkara koneksitas. Ini adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh unsur militer (prajurit TNI) dan unsur sipil. Jika ditemukan adanya keterlibatan kedua pihak secara bersama-sama, maka penanganan perkaranya dilakukan secara koneksitas.
Kolonel Laut Sutarto Wilson menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum TNI dan pihak sipil secara bersama-sama juga menjadi bagian dari kewenangan bidang Pidana Militer di Kejaksaan. Ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada celah hukum bagi siapa pun yang terlibat korupsi, baik dari kalangan militer maupun sipil.
Di penghujung dialog, Aspidmil Kejati Sulsel memberikan penekanan penting. Menurutnya, keberhasilan penyelesaian perkara koneksitas sangat bergantung pada kuatnya sinergi dan kolaborasi di lapangan.
"Kunci utama dalam penanganan perkara koneksitas adalah koordinasi yang solid dan harmonis antara Oditur, Pidana Militer (Pidmil), dan Polisi Militer (POM). Sinergi ini memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan tanpa ada ego sektoral," pungkasnya.
Program "Jaksa Menyapa" mendapat respons positif dari para pendengar RRI Makassar. Dialog yang berlangsung interaktif ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait mekanisme penegakan hukum modern melalui kolaborasi Kejaksaan dan TNI di Sulawesi Selatan.