MAROS — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros masih jauh dari target yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi yang digelar di Ruang Marusu, Selasa (12/5/2026), capaian hingga April 2026 baru Rp112 miliar dari target Rp347 miliar. Artinya, pemerintah daerah masih harus menggenjot penerimaan sebesar Rp234,9 miliar.
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, mengungkapkan realisasi PBB baru Rp4,3 miliar dari target Rp41 miliar.
Dari seluruh kecamatan, Kecamatan Camba mencatat capaian tertinggi dengan realisasi 23,90 persen atau Rp41,8 juta dari target Rp175 juta. Sebaliknya, Kecamatan Mandai menjadi yang paling rendah.
“Realisasi PBB di Mandai baru mencapai 1,59 persen atau Rp334 juta dari target sekitar Rp21 miliar,” kata Ferdiansyah dalam rapat evaluasi tersebut.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, merespons angka tersebut dengan tegas. Ia meminta seluruh kecamatan untuk lebih serius mengoptimalkan potensi penerimaan pajak di wilayah masing-masing.
“Masih ada kecamatan dengan capaian sangat minim, tolong dicek,” ujarnya.
Rapat evaluasi juga membeberkan capaian sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) menjadi yang tertinggi dengan realisasi 69 persen atau Rp883 juta dari target Rp1,2 miliar.
Disusul Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai 56 persen atau Rp142 juta dari target Rp250 juta. Sementara Dinas Kesehatan mencatat realisasi sekitar Rp10 miliar atau 34 persen dari target Rp30 miliar.
Di sisi lain, capaian terendah berasal dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang baru mencapai 19,12 persen atau Rp831 juta dari target Rp4,3 miliar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga masih di bawah target dengan capaian 19,9 persen atau Rp129 juta dari target Rp650 juta.
Dalam evaluasi tersebut, muncul usulan penyesuaian target sewa Barang Milik Daerah (BMD) dari sektor pertanian. Penyebabnya, alat pertanian milik daerah kerap mengalami kerusakan dan biaya operasional yang terbatas.
“Tadi juga pertanian minta diturunkan target sewa BMD karena alatnya selalu rusak dan tidak ada biaya operasional,” pungkas Ferdiansyah.