Kota Makassar resmi menempati peringkat ke-9 nasional dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2026 yang dirilis SETARA Institute baru-baru ini. Capaian ini menandai lonjakan drastis sebanyak 43 peringkat sekaligus membawa ibu kota Sulawesi Selatan tersebut keluar dari zona merah intoleransi.
MAKASSAR — Kota Makassar mencatatkan sejarah baru dalam indeks kerukunan antarumat beragama di tingkat nasional. Berdasarkan laporan terbaru Indeks Kota Toleran (IKT) 2026, Makassar kini berada di posisi ke-9 untuk kategori kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik.
Hasil riset yang diumumkan di Jakarta pada April 2026 tersebut memperlihatkan perubahan signifikan pada wajah sosial Makassar. Pada 2024, kota ini masih tertahan di peringkat ke-52 nasional. Kenaikan 43 peringkat ini menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan inklusivitas yang dijalankan pemerintah daerah setempat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa prestasi ini merupakan buah manis dari kerja kolaboratif. Menurutnya, pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan didukung penuh oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kesadaran kolektif warga dalam menjaga harmoni.
“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi seluruh pihak yang telah menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang inklusif, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Munafri di Makassar, Rabu (6/5/2026).
Kenaikan peringkat Makassar dalam dua tahun terakhir tergolong sangat agresif. Lompatan dari posisi 52 menuju 10 besar nasional menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam praktik beragama dan bernegara di level akar rumput. Kota Daeng kini tidak lagi dipandang sebagai wilayah yang rentan terhadap gesekan intoleransi.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menekankan bahwa nilai-nilai toleransi harus diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar menjadi pemanis dokumen kebijakan. Kehadiran ruang-ruang dialog yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat menjadi kunci utama perbaikan indeks tersebut.
“Toleransi bukan sekadar jargon, tetapi harus benar-benar hadir dan dirasakan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.
Penilaian IKT oleh SETARA Institute tidak hanya melihat satu aspek. Terdapat beragam indikator ketat yang diukur, mulai dari regulasi daerah yang mendukung kebebasan beragama, kebijakan anggaran, hingga respons pemerintah terhadap peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.
Selain aspek birokrasi, SETARA Institute juga memotret praktik sosial masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana warga Makassar membangun ruang hidup yang aman, setara, dan saling menghargai di tengah dinamika perkotaan yang heterogen. Keberhasilan ini sekaligus mengukuhkan Makassar sebagai salah satu role model pembangunan sosial di Indonesia Timur.
Pemerintah Kota Makassar mengeklaim telah menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat fondasi sosial. Langkah ini mencakup penguatan regulasi yang inklusif, fasilitasi dialog antarumat beragama yang rutin, hingga penerapan pendekatan persuasif dalam memitigasi potensi konflik sosial di wilayah-wilayah rawan.
Budaya gotong royong dan keterbukaan warga lokal juga disebut sebagai faktor kunci yang mempermudah implementasi kebijakan tersebut. Meski telah menembus 10 besar, Munafri menegaskan pihaknya tidak akan berhenti melakukan evaluasi dan penguatan program di lapangan.
“Kita berharap kondisi ini dapat kita pertahankan secara bersama-sama. Dengan masuknya Makassar sebagai salah satu dari 10 besar kota toleran, ini menjadi bukti bahwa ketika semua pihak peduli dan bekerja bersama, maka tujuan besar untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dapat tercapai,” tuturnya.
Ke depan, Pemkot Makassar berkomitmen memastikan nilai-nilai toleransi tetap menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan pembangunan kota, guna menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan warga tanpa terkecuali.
“Ke depan, kami Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada keberagaman, serta memastikan bahwa nilai-nilai toleransi tetap menjadi bagian integral dalam pembangunan kota,” tutup Munafri.