MAKASSAR — Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Andi Winarno Eka Putra membacakan surat keputusan tersebut di Kantor Gubernur Sulsel pada Sabtu (21/11/2026). Nominal Rp 4,23 juta itu sudah mencakup upah pokok dan tunjangan tetap.
Gubernur Sulsel yang sedang menjalankan ibadah umrah di Makkah menetapkan angka kompromi lewat nilai alfa 0,7. Nilai itu berada di antara posisi pengusaha pada alfa 0,5 dan serikat buruh pada alfa 1.
Rincian UMSP 2027: Tambang dan Energi Paling Tinggi
Pemprov Sulsel juga memberlakukan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2027 yang mengacu pada KBLI lima digit. Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan dipatok paling tinggi Rp 4.293.995.
Berikut rincian upah sektoral yang ditetapkan:
- Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan: Rp 4.293.995
- Sektor industri pengolahan dan ritel: Rp 4.235.702
- Sektor aktivitas jasa: Rp 4.234.608
Pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas tidak lagi terikat UMP. Upah mereka wajib mengikuti struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan.
Rapat Pleno Dewan Pengupahan Berjalan Alot
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas menyebut angka moderat itu lahir setelah rapat pleno Dewan Pengupahan berlangsung cukup alot. Pengusaha mengusulkan kenaikan 6,77 persen menjadi Rp 4.186.546,50, sementara serikat buruh menuntut 9,79 persen menjadi Rp 4.304.963,38.
Jayadi menilai keputusan diambil secara demokratis. Persentase kenaikan tahun ini lebih tinggi dibanding UMP tahun sebelumnya yang berada di angka 7,21 persen.
KSPSI Sebut Fakta Pahit, Apindo Siap Patuh
Ketua KSPSI Sulsel Basri Abbas menyebut keputusan tersebut sebagai fakta pahit karena meleset dari target perjuangan buruh di angka 9,79 persen. Pihaknya tetap mengapresiasi langkah gubernur yang mengakomodasi dua tuntutan strategis lainnya, yakni pemberlakuan UMSP dan penegasan struktur skala upah bagi pekerja senior.
"Kami tetap mengapresiasi langkah gubernur yang mengakomodasi dua tuntutan strategis lainnya," kata Basri.
Dari sisi pengusaha, Sekretaris Apindo Sulsel Andi Darwis menegaskan dunia usaha akan selalu tegak lurus terhadap keputusan pemerintah sebagai mitra kerja strategis. Ia berharap ketetapan ini mengakhiri polemik pengupahan sehingga seluruh elemen bisa kembali fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru di Sulawesi Selatan.