Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Geser 29 Pejabat Eselon II, 12 Tetap Bertahan

Penulis: Chandra Kusuma  •  Sabtu, 21 November 2026 | 07:33:01 WIB
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat eselon II di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

MAKASSAR — Penataan ulang birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Makassar menyasar pejabat pimpinan tinggi pratama melalui penerapan manajemen talenta. Sebanyak 29 pejabat eselon II mengalami pergeseran posisi, sementara 12 pejabat lainnya tetap bertahan pada jabatan sebelumnya. Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Keputusan tersebut, menurutnya, tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

Staf Ahli dan Asisten Diisi Wajah Baru

Selain posisi eselon II, perubahan juga terjadi pada jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi wajah-wajah baru. Penataan ini disebut sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah, bukan sekadar pergantian posisi atau mutasi jabatan.

Munafri menekankan bahwa penempatan aparatur mempertimbangkan hasil pemetaan dan evaluasi manajemen talenta. "Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.

Kepala OPD Diminta Segera Konsolidasi Internal

Didampingi Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang mendapat amanah baru segera melakukan konsolidasi internal. Penyatuan visi bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi kunci keberhasilan pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata. Kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi jauh lebih menentukan.

"Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi," tuturnya.

Peringatan Tegas soal Integritas dan Catatan KPK

Munafri juga mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja. Setiap pimpinan diminta merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.

"Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain," tegasnya.

Perhatian serius juga diberikan pada persoalan integritas. Munafri mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Kota Makassar untuk memberikan sejumlah catatan terhadap tata kelola pemerintahan.

Catatan itu, menurutnya, harus menjadi peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Ia secara khusus menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan yang harus dihentikan.

"Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi," ujarnya.

Program Berjalan Harus Dilanjutkan Saat Transisi

Pejabat lama dan pejabat baru diminta tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.

Munafri tidak ingin pergantian pimpinan membuat program terhenti atau mengulang pekerjaan dari awal. "Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan," imbuhnya.

Reporter: Chandra Kusuma
Sumber: republiknews.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top