SULAWESI SELATAN — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti Indonesia yang tak masuk daftar produsen produk halal terbesar dunia, padahal RI adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak. Lima negara produsen halal teratas justru didominasi negara berpenduduk mayoritas non-muslim, dengan Tiongkok di posisi pertama.
Dalam paparannya di Forum Akselerasi Ekonomi Daerah Regional Nusa Tenggara & Maluku di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11), Tito menyebut daftar produsen halal dunia dikuasai negara non-muslim. Indonesia hanya masuk dalam jajaran negara konsumen produk halal terbesar, bersama Turki, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi.
"Nomor satu Tiongkok, dua Brazil, tiga India, empat AS, lima Rusia. Jadi, negara-negara nonmuslim menguasai produsen produksi halal," ujarnya.
Data yang dipaparkan Mendagri menempatkan Tiongkok di urutan pertama, disusul Brazil, India, Amerika Serikat, dan Rusia. Tidak ada satu pun negara berpenduduk mayoritas muslim dalam lima besar tersebut.
Posisi Indonesia hanya kuat di sisi permintaan. Sebagai pasar, RI masuk daftar negara dengan konsumsi produk halal terbesar dunia, bersanding dengan Turki, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Iran, dan Arab Saudi.
Tito menilai produk halal tidak lagi bisa dibaca semata sebagai persoalan agama atau ideologi. Menurutnya, pendekatan itu justru menyempitkan pasar dan membuat produsen dalam negeri tertinggal.
"Produk halal ini jangan kita terjemahkan narasi ideologis, religius, bahwa memang muslim harus cari makanan halal. Tidak," kata Tito.
Ia mendorong narasi produk halal diarahkan ke sisi pasar. Dengan begitu, daerah yang penduduknya tidak mayoritas muslim tetap terdorong memasarkan produk bersertifikasi halal.
"Narasi kita harus narasi market karena dari data yang ada negara dengan produksi halal dunia satupun enggak ada negara muslim," ujarnya.
Bagi pelaku usaha di Maluku dan Nusa Tenggara, logika pasar ini membuka peluang ekspor yang lebih luas. Sertifikasi halal tidak lagi hanya soal memenuhi kebutuhan konsumen lokal, tetapi menjadi syarat masuk ke pasar global yang nilainya besar.
Wilayah Maluku dan Nusa Tenggara sendiri punya potensi di sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan, hingga pariwisata. Optimalisasi potensi itu perlu diikuti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat luas.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya sebelumnya menyebut forum ini sebagai ruang pertukaran gagasan dan praktik baik antardaerah. Lewat sinergi pemerintah pusat dan daerah, forum diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk mendorong hilirisasi berkelanjutan, memperkuat daya saing ekonomi, serta memastikan pertumbuhan Maluku dan Nusa Tenggara.