SIDRAP — Penataan kelas jabatan menyangkut bobot pekerjaan, tanggung jawab, dan penghargaan atas tugas yang dijalankan aparatur sipil negara. Pemkab Sidrap menempatkan regulasi ini sebagai instrumen manajemen kepegawaian, bukan sekadar dokumen administratif.
Posisi dalam birokrasi tidak hanya soal siapa menduduki jabatan apa. Di balik setiap jabatan ASN melekat kelas jabatan yang menentukan bobot pekerjaan dan tanggung jawab pemangkunya.
Penetapan kelas jabatan disebut menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun sistem manajemen kepegawaian yang lebih terstruktur di lingkungan pemerintah daerah.
Pembahasan Ranperbup digelar secara virtual pada Rabu (11/11/2026). Forum itu mempertemukan BKPSDM, Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum Setda Sidrap dengan tim perancang peraturan perundang-undangan serta analis hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.
Harmonisasi di Kanwil Kemenkum Sulsel menjadi tahap yang telah dilalui sebelum rancangan ini berlanjut ke tahap berikutnya.
Penyusunan regulasi berjalan di era kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif. Pemkab Sidrap menempatkan penataan kelas jabatan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola ASN di daerah.
Ranperbup ini belum menyentuh tahap penetapan. Pembahasan substansi masih berlangsung, dan belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pengundangan maupun penerapan aturan baru tersebut.