SULAWESI SELATAN — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik pembentukan BUMN khusus ekspor tersebut dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5). Menurutnya, Presiden Prabowo mendapat laporan mengenai banyak eksportir yang memanipulasi nilai ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO).
"Mereka ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," kata Purbaya.
Modus Ekspor Lewat Singapura, Negara Rugi Besar
Purbaya mengaku sempat diminta langsung oleh Prabowo untuk mempelajari praktik tersebut. Ia kemudian memeriksa pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia secara acak. Hasilnya, ditemukan banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat.
"Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," jelasnya.
Selisih harga yang sangat besar itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan. Purbaya menyebut, sebagai Menteri Keuangan, ia merasa dirugikan karena pajak ekspor dan pajak pendapatan yang diperoleh hanya setengah dari yang seharusnya. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.
Solusi Total: Satu Badan, Semua Ekspor Lewat Sini
Awalnya, Purbaya mengusulkan pengetatan pengawasan di lapangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Namun, Presiden Prabowo memilih solusi yang lebih menyeluruh dengan membentuk DSI sebagai satu-satunya lembaga pengekspor.
"Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ," ujar Purbaya.
Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan. Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.
"Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah," pungkasnya.
