MAKASSAR — Pergeseran jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar menyasar 29 pejabat pimpinan tinggi pratama. Wali Kota Munafri Arifuddin menyebut penataan ini bukan sekadar mutasi, melainkan bagian dari strategi penyegaran organisasi melalui penerapan manajemen talenta. Penempatan aparatur, menurutnya, mempertimbangkan hasil pemetaan dan evaluasi kompetensi.
Proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar. Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendampingi Munafri dalam acara tersebut.
Dari 29 pejabat yang mengalami pergeseran posisi, 12 orang tetap bertahan pada jabatan sebelumnya. Sejumlah posisi lain mengalami perubahan, termasuk jajaran staf ahli dan asisten yang kini diisi wajah-wajah baru.
Munafri menegaskan pergeseran jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Keputusan itu, katanya, tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
"Sebaliknya, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai kebutuhan organisasi," ujarnya.
Dalam arahannya, Munafri mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan maupun menciptakan kelompok-kelompok tersendiri di lingkungan kerja. Setiap pimpinan diminta merangkul seluruh jajaran, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.
Ia menegaskan jabatan kepala OPD bukanlah kekuasaan untuk bertindak sendiri, apalagi merasa sebagai pemilik organisasi.
"Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain," tegasnya.
Keberhasilan pemerintahan, lanjut Munafri, tidak ditentukan oleh kemampuan seorang kepala OPD semata. Kekuatan kerja sama, koordinasi, dan kesatuan seluruh elemen organisasi menjadi penentunya.
Munafri meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap membangun komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program yang telah direncanakan, termasuk yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.
Pergantian pimpinan, menurutnya, tidak boleh membuat program terhenti atau mengulang pekerjaan dari awal.
"Tentu, kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan," imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.
Munafri juga menyoroti integritas dan kepatuhan terhadap aturan. Ia mengingatkan belum genap sebulan sebelumnya tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terhadap tata kelola pemerintahan.
Catatan tersebut, katanya, harus menjadi peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia secara khusus menyoroti praktik yang harus dihentikan, mulai dari persoalan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.
"Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisah," ujarnya.
Penataan kabinet MULIA tidak berhenti pada seremoni pelantikan. Proses transisi kepemimpinan dan tanggung jawab organisasi langsung diikuti agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan tanpa jeda.