MAKASSAR — Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Timur tidak berhenti pada urusan teknis penanganan sampah. Pansus DPRD Luwu Timur menilai regulasi mesti mengatur cara membangun kesadaran warga, bukan sekadar menyiapkan landasan hukum. Karena itu, Pansus menemui DLHK Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan substansi Ranperda sekaligus menyerap masukan dari pemerintah provinsi.
Anggota Pansus DPRD Luwu Timur, Erni Malape, menyatakan pihaknya ingin mendapat gambaran utuh soal pola pengelolaan sampah yang bisa diterapkan di daerah. Termasuk strategi melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya mengandalkan kewajiban dari pemerintah kabupaten.
Erni menempatkan edukasi sebagai bagian yang perlu diperhatikan serius. Menurut dia, keberhasilan pengelolaan sampah tidak ditentukan kebijakan pemerintah semata, tetapi juga kebiasaan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari. Regulasi yang baik, katanya, tetap akan gagal diterapkan jika warga tidak memahami cara memilah dan membuang sampah dengan benar.
Pandangan itu menjelaskan mengapa Pansus tidak langsung membahas sanksi atau larangan. Fokus awal diarahkan pada pola pendekatan yang efektif, termasuk siapa saja pihak yang mesti dilibatkan dalam rantai pengelolaan sampah di tingkat kabupaten.
Selain edukasi, Pansus meminta masukan terkait pengaturan retribusi sampah. Erni menyebut pihaknya ingin mendengarkan saran mengenai pola yang efektif, cara mengedukasi masyarakat, pihak yang berperan aktif, hingga bagaimana retribusi sebaiknya diatur.
"Kami ingin mendengarkan saran, bagaimana pola yang efektif, bagaimana mengedukasi masyarakat, siapa yang berperan aktif, dan bagaimana dengan retribusinya," kata Erni.
Retribusi menjadi bagian sensitif karena menyangkut beban warga sekaligus sumber pendapatan daerah. Tanpa aturan yang jelas, pungutan sampah berisiko menimbulkan keluhan di tingkat kelurahan dan desa.
Konsultasi dengan DLHK Sulsel berlangsung dalam rangka menyelaraskan substansi Ranperda Pengelolaan Sampah. Pansus mencari masukan mengenai sistem pengelolaan yang efektif dan sesuai kebutuhan daerah, termasuk praktik yang sudah berjalan di provinsi.
Erni berharap berbagai masukan dari DLHK Sulsel memperkaya pembahasan Pansus. Regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di lapangan.
Setelah konsultasi, pembahasan Ranperda Pengelolaan Sampah di DPRD Luwu Timur bergantung pada hasil pendalaman Pansus. Edukasi warga dan skema retribusi akan menjadi dua perkara yang menentukan apakah perda ini berjalan mulus atau justru menuai penolakan saat diterapkan.