MAKASSAR — General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyatakan dukungan pengamanan dari kepolisian dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan selama proyek berjalan. Menurutnya, situasi kondusif menjadi syarat utama agar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak tersendat.
Sinergi dengan Polda Sulsel mencakup dua hal sekaligus: kelancaran pelaksanaan proyek dan perlindungan aset kelistrikan yang tersebar di wilayah kerja PLN UIP Sulawesi. Aset-aset tersebut menjadi fondasi pasokan listrik yang andal bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melibatkan jaringan transmisi, gardu induk, dan fasilitas pendukung yang lokasinya tersebar. Sebagian berada di area terbuka sehingga rawan gangguan pihak luar maupun aksi pencurian material.
Aditya menegaskan pembangunan sektor ini tidak bisa berjalan sendiri. "Kami percaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk kepolisian," katanya di Makassar, Rabu (28/10).
Koordinasi dengan aparat juga mempermudah PLN ketika menghadapi persoalan di lapangan, mulai dari pembebasan lahan hingga potensi konflik sosial di sekitar titik proyek.
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol M Awal Chairuddin, menyambut baik koordinasi yang terjalin dengan PLN. Ia menekankan keamanan aset dan kelancaran pembangunan perlu dijaga bersama, bukan hanya oleh perusahaan.
"Kami menyambut baik koordinasi dan sinergi bersama PLN dalam mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Sulsel," ujarnya.
Dukungan kepolisian diwujudkan melalui pengamanan di titik-titik proyek, patroli kawasan aset, serta penindakan jika terjadi gangguan keamanan. Pola kerja sama ini memperpendek jalur koordinasi antara PLN dan aparat di tingkat wilayah.
Kelancaran proyek kelistrikan berujung pada pasokan listrik yang stabil dan memadai bagi rumah tangga, usaha, dan fasilitas publik di Sulawesi Selatan. Gangguan saat pembangunan berisiko menunda operasi jaringan baru.
PLN UIP Sulawesi berperan sebagai unit pelaksana pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga proyek siap beroperasi. Pengamanan aset menjadi bagian dari rantai itu agar fasilitas yang sudah terbangun tidak rusak sebelum dimanfaatkan.
Kerja sama kedua institusi belum menyebut angka personel maupun titik pengamanan yang dilibatkan. Yang disepakati, koordinasi akan berjalan berkelanjutan selama proyek kelistrikan di Sulsel berlangsung.