SULAWESI SELATAN — Riset Elsam dan Seknas Fitra menemukan empat lembaga negara membelanjakan hingga Rp 36,1 triliun untuk teknologi pengawasan sepanjang 2018-2024, termasuk spyware Pegasus dan FinFisher. Temuan ini muncul saat Bareskrim Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah nomor ponsel. Elsam menilai belanja besar itu belum diimbangi regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bersama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merilis riset bertajuk "Privasi dalam Rumah Kaca: Menggugat Akuntabilitas Penggunaan Spyware di Indonesia". Riset ini memetakan pengadaan teknologi surveillance oleh institusi negara, dari perangkat pemantauan digital hingga spyware kelas militer.
Empat lembaga yang teridentifikasi adalah Polri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Total alokasi anggaran keempatnya mencapai Rp 36,1 triliun pada periode 2018-2024. Angka itu menunjukkan skala belanja pengawasan yang jauh melampaui kerangka hukum yang tersedia untuk mengawalnya.
Spyware Apa Saja yang Teridentifikasi
Riset Elsam menemukan jejak pengadaan spyware Pegasus yang dikembangkan NSO Group asal Israel. Perangkat ini dikenal mampu menembus ponsel tanpa interaksi pengguna, membaca pesan, hingga mengaktifkan kamera dan mikrofon dari jarak jauh.
Selain Pegasus, teridentifikasi pula FinFisher buatan Gamma Group asal Inggris. Keduanya termasuk kategori spyware komersial yang penjualannya di banyak negara dibatasi karena risiko penyalahgunaan terhadap aktivis, jurnalis, dan oposisi politik.
Spyware bekerja dengan mengakses perangkat, sistem, dan jaringan digital secara tersembunyi. Kemampuannya mencakup pengambilan komunikasi, aktivitas digital, sampai data sensitif tanpa sepengetahuan pemilik perangkat.
Mengapa Belanja Besar Tanpa Regulasi Jadi Masalah
Elsam menilai tidak ada aturan khusus yang mengatur pengadaan dan penggunaan spyware oleh lembaga negara. Ketiadaan itu membuka celah penyalahgunaan kewenangan, terutama karena teknologi yang diklaim untuk penegakan hukum dan keamanan nasional bisa dialihkan untuk mengawasi masyarakat sipil.
"Tanpa batasan kewenangan dan mekanisme pengawasan yang jelas, teknologi yang diklaim digunakan untuk kepentingan penegakan hukum maupun keamanan nasional berisiko disalahgunakan untuk melakukan pengawasan sewenang-wenang terhadap masyarakat dan lawan politik," demikian peringatan Elsam dan Seknas Fitra.
Risiko ini bukan skenario teoretis. Pengawasan digital yang tidak terkontrol berpotensi menyasar aktivis, jurnalis, hingga pihak dengan pandangan politik berbeda dari penguasa.
Kaitan dengan Kasus Penyadapan Bareskrim
Sorotan Elsam muncul bersamaan dengan pengungkapan Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Bareskrim menemukan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon seluler milik berbagai pihak, tanpa prosedur verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.
Elsam menilai pengusutan kasus itu tidak cukup berhenti pada pertanggungjawaban individu. Pemeriksaan harus mencakup sistem dan infrastruktur teknologi penyadapan yang dipakai, termasuk bagaimana perangkat itu diadakan dan siapa yang memberi otorisasi.
Dorongan Membentuk UU Penyadapan
Elsam dan Seknas Fitra mendesak DPR serta pemerintah segera membentuk UU Penyadapan. Amanat ini sudah tercantum dalam Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk regulasi tersendiri.
Regulasi yang diminta mencakup batas kewenangan lembaga negara, mekanisme otorisasi penyadapan, pengawasan independen, transparansi pengadaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan teknologi pengawasan digital. Tanpa itu, pengawasan negara atas masyarakat berjalan tanpa kontrol yang setara.
Bagi pengguna smartphone di Indonesia, temuan ini menyentuh langsung soal keamanan komunikasi pribadi. Sebab, spyware seperti Pegasus menargetkan perangkat individu, bukan hanya jaringan institusi, dan sering tidak terdeteksi oleh pengguna awam.